Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal 3 Kartu Program Jokowi-Ma'ruf, BPN Prabowo-Sandiaga Sebut Boros

Kompas.com - 18/03/2019, 14:45 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Yandri Susanto, mengkritik rencana paslon nomor urut 01 yang akan menerbitkan tiga kartu program baru.

Tiga kartu tersebut adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Prakerja. Menurut Yandri, terlalu banyak kartu untuk kebutuhan masyarakat merupakan langkah yang tidak efektif.

"Enggak perlu seseorang memiliki kartu-kartu yang bertumpuk. Banyaknya kartu itu tidak efektif," ujar Yandri di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Baca juga: BPN Prabowo-Sandiaga: Pembuatan 3 Kartu Pasti Jadi Beban Anggaran Negara

Menurutnya, single identity number lebih efektif dibandingkan kartu-kartu yang ditawarkan Jokowi-Ma'ruf. Pasalnya, menerbitkan banyak kartu akan membebankan APBN.

"Boros anggaran ya. Daripada cetak kartu yang banyak, lebih baik pakai satu kartu lewat e-KTP," ungkapnya kemudian.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN), Yandri Susanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/3/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN), Yandri Susanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/3/2019).

 

Dia juga menyebutkan, single identity number memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang kian kompleks.

Baca juga: Sandiaga: Rakyat Sudah Terbebani dengan Begitu Banyak Kartu

"Data kependudukan satu data bisa memudahkan masyarakat, misalnya untuk perbankan, keamanan, dana sosial, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Kalau setiap kebutuhan satu kartu, banyak sekali nanti," paparnya.

Sebelumnya, cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin memamerkan tiga kartu yang akan menjadi program andalannya bersama calon presiden Joko Widodo.

"Kami akan mengeluarkan 3 kartu, KIP Kuliah, Kartu Sembako Murah dan Kartu Prakerja. Dengan Kartu ini, anak-anak kita bisa kuliah, ibu-ibu bisa berbelanja dengan murah dan orang bisa mendapatkan kerja. Pemerintah telah menyediakan tempat kursus," ujar Ma'ruf dalam debat ketiga di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Baca juga: Tak Banyak Kartu, Sandiaga Ingin Semua Program Pakai E-KTP

Sandiaga juga menilai penggunaan banyak kartu untuk mengakses berbagai program pemerintah justru akan menjadi beban bagi masyarakat dan negara.

"Ya kami sampaikan bahwa rakyat sudah terbebani dengan begitu banyak kartu dan pasti ada birokrasi, ada biaya, ada beban negara," ujar Sandiaga.

Kompas TV Prabowo-Sandi akan fokus untuk menyelesaikan permasalahan rakyat, bagaimana kita menghadirkan solusi agar bangsa ini menyelesaikan apa yang diungkapkan harapan rakyat untuk hadirkan Indonesia yang menang dan Indonesia adil makmur. Untuk semua layanan pemerintah kita tidak ingin merepotkan dan membebani negara dengan menerbitkan kartu-kartu yang lain. Keluarkan 1 kartu yang sudah kita semua miliki yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP). #DebatCawapres2019 #SandiagaUno #PenutupDebat #Dompet #KTP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com