Wapres Kalla: Memangnya Mendekati Pilpres Tak Boleh Ada Kebijakan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa tak terkait dengan Pilpres 2019.

"Ya kan ini kan Pilpres 5 tahun sekali, ya emangnya mendekati Pilpres tidak boleh ada keputusan. Enggak kan? Harusnya pemerintah tetap jalan. Bahwa waktunya mendekat ya baru proses selesai. Jadi seperti itu," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Kalla menambahkan PP tersebut baru ditandatangani sekarang lantaran membutuhkan proses yang panjang untuk mensinkronkannya dengan peraturan lainnya.

Ia pun memastikan penyetaraan gaji perangkat desa melalui PP tersebut tidak akan mengurangi program pembangunan desa meskipun anggarannya menggunakan dana desa. Sebab, kata Kalla, dana desa bertambah setiap tahunnya.

Baca juga: Jokowi Teken PP, Gaji Perangkat Desa Setara PNS Golongan IIA, Berapa Besarannya?

Ia juga menilai penyetaraan gaji tersebut akan mengurangi korupsi dana desa yang belakangan kerap terjadi.

"Kita harapkan itu (korupsi dana desa berkurang). Setidak-tidaknya pegawai itu bekerja fokuslah," ujar Kalla lagi.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Dengan aturan baru ini, gaji perangkat desa setara dengan gaji pokok PNS golongan IIA.

Baca juga: Polda Sumsel Usut 9 Kasus Dugaan Kades Selewengkan Dana Desa

Mengutip setkab.go.id, PP ini ditandatangani Jokowi pada Kamis (28/2/2019).

Dalam PP ini, pemerintah mengubah Pasal 81 menjadi sebagai berikut:

1. Penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa).

2. Bupati/wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, dengan ketentuan:

a. Besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit Rp 2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a;

b. Besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit Rp 2.224.420,00 setara 110% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a; dan

c. Besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit Rp 2.022.200,00 setara 100% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a.