Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[HOAKS] Foto Kapolri Akan Lawan Siapa Pun yang Ubah Indonesia Jadi Negara Islam

Kompas.com - 04/03/2019, 14:42 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Beredar sebuah foto Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di sejumlah media sosial pada Sabtu (2/3/2019).

Tulisan pada foto itu menyebutkan bahwa Kepolisian RI akan melawan mereka yang ingin mengubah Indonesia menjadi negara Islam.

Narasi yang Beredar

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, foto ini beredar melalui aplikasi pesan WhatsApp pada Jumat (1/3/2019).

Foto berlatar Kapolri itu diikuti tulisan sebagai berikut:

"AYO RAKYAT INDONESIA... SUARAKAN KEBULATAN TEKAD & AMBIL LANGKAHNYA. BERSATU MENDUKUNG POLRI MELAWAN SIAPAPUN YANG MAU JADIKAN INDONESIA NEGARA ISLAM. Indonesia negara Pancasila, Pancasila harga mati untuk kami. Yang kami minta bersuaralah satu dengan kami, jangan diam saja. Dukungan Anda dengan bersuara sudah cukup bagi kami Kepolisian tidak perlu militan sampai mati, karena itu bagian tugas kami. SIAPAPUN YANG MERUBAH INDONESIA JADI NEGARA ISLAM-KAMI LAWAN. Cukup Suara Anda-Kami Yang Bertindak Rakyat Pendukung Pancasila-Mana Suaramu..!!"

Penelusuran Kompas.com

Kepolisian RI, melalui akun Twitter Divisi Humas Polri, @DivHumas_Polri, mengunggah foto ini dan memberinya label hoaks.

Kompas.com juga mengonfirmasinya kepada Kepala Biro Pelayanan Masyarakat dan Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo.

Ia menyatakan bahwa foto tersebut adalah hoaks.

"Itu hoaks. Ditemukan oleh tim patroli cyber di WhatsApp pada 1 Maret," ujar Dedi saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/3/2019).

Dedi menegaskan, Kepolisian tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut.

"Tidak pernah mengeluarkan seperti itu. Arahan dari Kapolri terakhir saat rapim (rapat pimpinan) TNI Polri bulan Januari 2019 untuk jaga netralitas Polri dan TNI dalam kontestasi pemilu 2019," ujar Dedi.

Selain itu, Dedi juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan media sosial dengan bijak.

"Masyarakat untuk bijak dan cerdas dalam menggunakan medsos sebagai area publik, karena apa yang sudah diviralkan sebagai jejak digital yang sulit untuk dihapus," ujar Dedi.

Ia mengingatkan, perbuatan menyebarkan hoaks adalah pelanggaran hukum yang bisa dikenakan UU ITE dan UU Nomor 1 tahun 1946.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com