Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lewat Surat, SBY Sebut Pilpres 2019 Lebih Keras daripada Pemilu Sebelumnya

Kompas.com - 28/02/2019, 21:43 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai Pilpres 2019 lebih keras daripada pilpres-pilpres sebelumnya.

Hal itu disampaikan SBY melalui suratnya yang dibacakan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta, Kamisb (28/2/2019).

"Saya mengamati bahwa kontestasi dalam pemilu 2019 ini, utamanya pilpres, lebih keras dibandingkan dengan pilpres di era reformasi sebelumnya. Polarisasi nampak lebih tajam. Disertai dukungan antar identitas yang makin berjarak," ujar Hinca membacakan surat SBY.

Baca juga: SBY Instruksikan AHY Pimpin Kampanye Pemenangan Demokrat

SBY melanjutkan situasi tersebut berbahaya bila dibiarkan terus menerus sebab bisa mengancam persatuan masyarakat.

Karena itu, ia menyatakan masyarakat harus mencegah perpecahan yang diakibatkan oleh perbedaan identitas tersebut. Ia pun meminta seluruh kader Demokrat berperan aktif mencegah terjadinya perpecahan akibat Pilpres 2019.

Baca juga: Sekjen Demokrat Sebut AHY Gantikan SBY Sebagai Ikon Kampanye

"Saya berpesan kepada jajaran Demokrat untuk ikut berperan secara aktif agar keseluruhan rangkaian pemilu 2019 ini berlangsung secara aman dan damai. Ikutlah dan pastikan juga agar pemilu ini berlangsung secara demokratis," lanjut SBY.

SBY menambahkan pemilu memang keras namun tidak sepatutnya menimbulkan konflik dan memecah belah kesatuan bangsa. Sehingga ia meminta para elit politik juga menjaga sikap agar tak menyulut konflik yang memecah belah.

"Pemilu memang keras. Tapi tak sepatutnya menimbulkan perpecahan dan disintegrasi. Diperlukan tanggung jawab di jiwa besar kita semua. Utamanya para elit dan pemimpin bangsa," lanjut Presiden keenam RI itu.

Kompas TV Partai Demokrat menyerahkan tanggung jawab kampanye pemenangan Pemilu 2019 kepada Komandan Kogasma, Agus Harimurti Yudhoyono. Surat penunjukan AHY sebagai penanggung jawab kampanye ditanda tangani Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekjen Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan. Salah satu alasan penunjukan AHY karena saat ini SBY harus mendampingi Ani Yudhoyono yang tengah dirawat di Singapura. Meski demikian Hinca menegaskan tidak ada perubahan kepengurusan di Partai Demokrat. Dalam pesan yang disampaikan SBY meminta kader dan caleg Partai Demokrat bisa memenangkan Pemilu 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Nasional
Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Nasional
Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Nasional
12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

Nasional
Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

Nasional
Jemaah Haji Asal Garut Wafat di Masjid Nabawi, Kemenag: Dibadalhajikan

Jemaah Haji Asal Garut Wafat di Masjid Nabawi, Kemenag: Dibadalhajikan

Nasional
Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Nasional
Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Nasional
Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Nasional
Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Nasional
Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com