Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPN Prabowo: Kalau Ada Klaim Dana Desa dari Pak Jokowi Itu Hoaks

Kompas.com - 25/02/2019, 20:53 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, menyatakan dana desa bukan berasal dari capres petahana Joko Widodo.

Ia menyatakan dana desa yang saat ini didistribusikan pemerintah ke desa-desa merupakan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal itu disampaikan Andre menanggapi pidato capres petahana Joko Widodo di Sentul, Minggu (24/2/2019) malam soal capaian pemerintahannya terkait dana desa.

"Jadi kalau ada klaim dana desa dari Pak Jokowi itu hoaks," kata Andre saat dihubungi, Senin (25/2/2019).

Baca juga: Presiden: Kalau Enggak Percaya 191.000 Km Jalan Dibangun dari Dana Desa, Hitung Sendiri...

Ia menambahkan dana desa disahkan di era pemerintahan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pengesahannya melibatkan para anggota DPR periode 2009-2014.

Karena itu, kata Andre, implementasi dana desa saat ini bukan prestasi Jokowi, tetapi prestasi pemerintahan SBY beserta anggota DPR periode 2009-2014 selaku penyusun Undang-undang Desa.

"Bahwa dana desa itu ada karena prestasi Pak SBY dan anggota DPR periode 2009-2014 yang mengesahkan itu. Siapapun presidennya akan tetap melaksanakan itu," ujar Andre.

"Bahkan kalau Pak Prabowo jadi Presiden harusnya di atas Rp 1 miliar (per desa). Bukan kecil seperti di zaman Pak Jokowi sekarang," lanjut politisi Gerindra itu.

Baca juga: Rincian Penggunaan Dana Desa Rp 187 Triliun

Sebelumnya dalam pidato politiknya di Sentul, Minggu (24/2/2019) malam, Jokowi mengatakan bakal melanjutkan program dana desa untuk membuka konektivitas antar desa. Selain itu juga untuk membuka lapangan pekerjaan di desa-desa.

"Selama 4 tahun ini dana desa telah mencapai Rp 187 triliun. Jalan, jembatan desa terbangun, posyandu, PAUD, air bersih, sanitasi meningkat, ekonomi desa berkembang, pendapatan masyarakat desa meningkat," ujar Jokowi.

"Dalam lima tahun ke depan, kami rencanakan Rp 400 triliun total dana desa. Dengan pemanfaatan yang semakin baik, kemakmuran rakyat akan semakin merata," kata dia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com