BPN Prabowo: Konflik Agraria Era Jokowi 41 Orang Tewas, 546 Dianiaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada debat kedua Pilpres 2019, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menuturkan, pembangunan infrastruktur selama 4,5 tahun, hampir tidak terjadi konflik pembebasan lahan. Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said menyesalkan klaim Jokowi tersebut.

Menurut dia, data lain yang beredar menunjukkan situasi yang berbeda. Ia pun mengutip salah satu pemberitaan terkait konflik agraria yang terjadi di era Jokowi.

"Banyak sekali data-data yang asal klaim padahal jejak digital dengan gampang menganggap data itu salah. Contoh, beliau katakan tidak ada konflik agraria, di sini (salah satu pemberitaan) konflik agraria era Pak Jokowi 41 orang tewas, 546 dianiaya," kata Sudirman di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019)

Hal senada juga disampaikan Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak. Pada saat Jokowi menyampaikan klaim tersebut, Prabowo tak ingin menilai Jokowi berbohong dalam forum debat. Prabowo, kata dia, lebih memilih menyerahkan klaim tersebut untuk dinilai masyarakat.

"Beliau menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat dan kepada publik menilai mana pemimpin yang menjunjung nilai nilai kejujuran mana yang tidak. Padahal media tulis dengan terang konflik agraria di era Jokowi 41 orang tewas dan 546 dianiaya," kata dia.

Baca juga: Dua Klaim Lingkungan Jokowi dalam Debat Capres yang Bikin Blunder

Ia menilai klaim tersebut merupakan suatu kebohongan yang jelas. Dahnil khawatir kebohongan tersebut nantinya berdampak buruk dalam kontestasi politik.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan selalu ada ganti rugi karena porsi cost land of acquisition atau biaya pembebasan lahan yang sebenarnya kecil sekali, yakni hanya 2 sampai 3 persen. Saat pemerintahannya membangun infrastruktur, biaya pembebasan lahan kemudian dinaikkan menjadi 4-5 persen.

"Kenapa tidak ditingkatkan menjadi 4-5 persen sehingga seluruh kontraktor jalan memberi angka yang lebih besar, sehingga tidak terjadi konflik antar masyarakat," pungkas dia.