Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[Populer di Kompasiana] Dari Polemik Twit Achmad Zaky hingga Anjuran untuk Tidak Golput

Kompas.com - 17/02/2019, 17:30 WIB
Harry Rhamdhani,
Amir Sodikin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kicauan Achmad Zaky Chief Executive Officer (CEO) Bukalapak pada Kamis (14/02/2019) di Twitter tiba-tiba menjadi perhatian publik. Ia menyoroti besaran anggaran dana research and development (R&D) di Indonesia yang dinilainya tertinggal dibanding negara lain.

Karena tiba-tiba saja ramai, Yayat di Kompasiana melihat apapun yang menyangkut pilpres pasti mendulang komentar yang ramai sekali di media sosial.

"Netizen yang haus kerusuhan, membuat semua hal yang sebenernya sederhana, jadi rusuh maksimal kalau (sudah) menyangkut Pilpres," lanjutnya.

Anehnya, meski mengeluarkan pendapat pribadi dan publik tidak setuju, maka institusi atau perusahaan tersebut akan terkena imbasnya. Seperti Bukalapak atau dua kejadian sebelumnya: Sari Roti dan Treveloka.

Perbincangan tersebut bahkan semakin berkembang ketika Achmad Zaky akhirnya menemui Presiden Joko Widodo dan meminta maaf.

Selain polemik kicauan Achmad Zaky, pada pekan ini Kompasiana juga diramaikan oleh wacana pemberlakuan sepeda motor yang, masih dalam kajian, diperbolehkan masuk jalan tol. Ada pula reportase khas warga tentang lapangan dengan kualitas internasional yang tersembunyi di Depok, Jawa Barat. Berikut 5 artikel terpopuler di Kompasiana pekan ini:

1. Boikot dan Uninstall Merebak Gara-gara Twit Bos Bukalapak

Seperti apa yang dituliskan Yayat, kalimat "Presiden baru" dalam cuitan Achmad Zaky dianggap oleh netizen sebagai pengharapan ada presiden baru yang menggantikan Jokowi tahun 2019.

"Dan ini (dianggap) merupakan pengkhianatan terhadap dukungan Pak Jokowi pada Bukalapak," tulisnya.

Padahal, twit tersebut bertujuan untuk menyampaikan fakta bahwa Indonesia perlu adanya investasi pada bidang riset dan SDM kelas tinggi supaya jangan kalah dengan negara lain.

Namun, karena ruang yang tersedia pada platform Twitter terbatas, informasi yang tersampaikan jadi tidak utuh. (Baca selengkapnya)


2. Jangan Buru-buru Panik Bila Akun Media Sosial Kita Diretas

Bulan lalu Gatot Tri melihat ada yang berbeda dengan linimassa akun Twitter miliknya. Setelah ia telusuri pada menu pengaturan, ternyata ada dua device yang login dengan akunnya itu.

"Yang satu di gawai saya dan satu lagi di device si peretas," tulisnya. "Saya meyakini itu adalah device si peretas karena saya sudah lama menghapus aplikasi tersebut di gawai milik saya lainnya."

Namun, tidak perlu langsung panik bila kita keburu mengetahui akun media sosial kita diretas. Langkah pertama bisa dimulai dengan melihat alamat surel yang digunakan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Jadi Ke-731, Surabaya Catatkan Rekor MURI Pembentukan Pos Bantuan Hukum Terbanyak Se-Indonesia

Hari Jadi Ke-731, Surabaya Catatkan Rekor MURI Pembentukan Pos Bantuan Hukum Terbanyak Se-Indonesia

BrandzView
Tinjau Fasilitas Pipa Gas Cisem, Dirtekling Migas ESDM Tekankan Aspek Keamanan di Migas

Tinjau Fasilitas Pipa Gas Cisem, Dirtekling Migas ESDM Tekankan Aspek Keamanan di Migas

Nasional
Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Nasional
Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Nasional
Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Nasional
Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Nasional
Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Nasional
Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Nasional
Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Nasional
Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Nasional
Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Nasional
Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Nasional
Ada 'Backlog' Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Ada "Backlog" Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Nasional
Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Nasional
Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com