Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kominfo Temukan 175 Hoaks Sepanjang Januari 2019

Kompas.com - 06/02/2019, 12:54 WIB
Mela Arnani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menemukan 175 hoaks tersebar luas ke masyarakat pada Januari 2019.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu mengatakan, konten hoaks paling banyak ditemukan pada tanggal 22 Januari 2019, yaitu 11 informasi palsu.

"Hasil pemantauan konten internet dan media sosial yang dilakukan Sub Direktorat Pengendalian Konten Internet Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, rata-rata sehari menemukan 4 sampai 6 konten hoaks dari beragam isu," kata Ferdinand kepada Kompas.com, Rabu (6/2/2019).

Sebanyak 81 konten berupa isu hoaks atau disinformasi seputar Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Ferdinand menambahkan, salah satu konten hoaks yang mendapatkan perhatian publik adalah soal isu penemuan tujuh kontainer surat suara yang telah dicoblos di Tanjung Priuk, isu tentang Partai Komunis Indonesia (PKI), isu ijazah hingga berkaitan dengan simbol jari.

"Sementara untuk hoaks atau disinformasi yang berkaitan dengan peristiwa sebanyak 22 konten," ujar dia.

"Contohnya antara lain hoaks yang berkaitan dengan aksi bunuh diri di Sukoharjo, video orang yang telah dimakamkan selama empat hari kembali hidup, atau pakai OVO bayar pendidikan dapat cashback 60 persen," ucapnya.

Baca juga: Rilis Lambe Hoaks, Kemenkominfo Sasar Kaum Milenial dalam Atasi Hoaks

Sementara itu, isu lainnya berkaitan dengan pemerintah ditemukan sebanyak 13 konten, seperti Kementerian Agama memberikan lampu hijau pada LGBT, pengangkatan honorer K2 jadi PNS, lowongan kerja di rumah sakit, hingga razia STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

"Mengenai isu agama juga ditemukan 9 konten. Adapun isu yang berkaitan dengan bencana, makanan dan tokoh ditemukenali masing-masing sebanyak 8 konten," kata Ferdinand.

Ferdinand mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial maupun aplikasi pesan online.

Masyarakat diminta untuk tidak menyebarkan informasi hoaks dalam bentuk apapun.

Sementara, apabila menemukan sebuah konten hoaks, masyarakat dapat melaporkan melalui situs aduan konten milik Kementerian Kominfo, aduankonten.id atau akun resmi Twitter Aduan Konten Kementerian Kominfo, @aduankonten.

Baca juga: Laporkan Hoaks ke AduanKonten.id Kemenkominfo, Begini Caranya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com