Menteri Yohana Nilai Prostitusi Artis akibat Gaya Hidup Berlebihan

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan, kasus prostitusi online di kalangan publik figur atau artis bukan semata-mata didasarkan pada kebutuhan ekonomi. Menteri Yohana berpendapat, fenomena itu lebih disebabkan pengaruh perilaku gaya hidup yang berlebihan.

"Kalau sudah begitu, prostitusi tentunya bukan lagi tentang cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi malah menjadi gaya hidup, bagaimana mendapat uang yang banyak dengan waktu yang singkat," ujar Yohana dalam siaran pers, Jumat (25/1/2019).

Pemerintah tentunya tidak tinggal diam melihat kasus prostitusi yang terjadi. Saat ini, praktik prostitusi dapat dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Selain itu, akan diperkuat lagi dengan pengesahan RUU Pemberantasan Kekerasan Seksual (PKS) yang akan memastikan perlindungan bagi korban prostitusi online.

"Kami akan terus melakukan pemantauan terhadap kasus prostitusi online ini. Serangkaian kajian juga akan kami lakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya prostitusi online di kalangan publik figur," ujar Yohana.

Baca juga: Polisi Ungkap 21 Artis dan Model yang Diduga Terlibat Prostitusi Online

"Besar harapan agar setelah kasus ini, kaum laki-laki dapat melindungi harkat dan martabat perempuan dengan tidak terlibat dalam prostitusi online. Saya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, aparat penegak hukum serta media, untuk bersama-sama selamatkan anak dan perempuan khususnya dari jeratan prostitusi di Indonesia," lanjut dia.

Sementera itu, dalam upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan, Kementerian PPPA memiliki program prioritas dengan sebutan Three Ends, yang meliputi, pertama, akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kedua, akhiri perdagangan manusia dengan membangun sistem deteksi anti perdagangan manusia (perempuan dan anak).

Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sistem deteksi antiperdagangan manusia. Keempat, membangun sinergi antarpemangku kepentingan dalam penanganan kasus perdagangan manusia melalui Gugus Tugas PP TPPO.

Kelima, memastikan setiap calon PMI mendapatkan pelatihan yang memadai; serta yang terakhir, mengakhiri kesenjangan ekonomi.