Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lima Pendiri PAN Minta Amien Rais Mundur dari Politik Praktis

Kompas.com - 26/12/2018, 13:24 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Amien Rais diminta mundur dari dunia politik dan kepengurusan di Partai Amanat Nasional. Permintaan ini disampaikan oleh lima pendiri PAN yaitu Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Goenawan Mohamad, Toeti Heraty, dan Zumrotin melalui surat terbuka.

"Sudah saatnya Saudara (Amien Rais) mengundurkan diri dari kiprah politik praktis sehari-hari, menyerahkan PAN sepenuhnya ke tangan generasi penerus,"

"Dan menempatkan diri saudara sebagai penjaga moral dan keadaban bangsa serta memberikan arah jangka panjang bagi kesejahteraan dan kemajuan negeri kita," tulis para pendiri PAN tersebut.

Surat tersebut diedarkan ke media pada Rabu (26/12/2018). Amien Rais saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan di PAN.

Ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi para pendiri PAN meminta Amien mundur dari politik praktis. Pertama, Amien dinilai cenderung eksklusif dan tidak menjaga kerukunan bangsa di setiap pernyataannya.

Baca juga: Pendiri PAN Kritik Amien Rais Bergabung dengan Politisi yang Ingin Kembalikan Orde Baru

Kedua, Amien disebut telah mendukung dan bergabung dengan politisi yang akan mengembalikan kekuatan orde baru. Padahal Amien merupakan salah satu tokoh reformasi.

Ketiga, Amien dinilai telah menjadikan agama sebagai alat meraih kekuasaan. Keempat, Amien juga disebut telah memperkeruh suasana karena menyebarkan berita kebangkitan PKI.

Terakhir, Amien disebut berat menyerahkan PAN kepada generasi berikutnya karena terus menerus mengeluarkan manuver politik.

Kompas TV Mantan ketua umum PP Muhammadiyah Amien Rais kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait Pilpres 2019. Dalam sebuah video pertemuan yang menyebar di kalangan pemuda Muhammadiyah, Amien menyebut jika tanggal 17 April yang bertepatan dengan pelaksanaan Pilpres 2019 ibarat Armagedon atau perang Baratayudha.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ahli Hukum: Tak Mungkin Jaksa Agung Limpahkan Wewenang ke Jaksa KPK

Ahli Hukum: Tak Mungkin Jaksa Agung Limpahkan Wewenang ke Jaksa KPK

Nasional
Istri Ungkap SYL Suka Marah jika Ia Masih Beli Tas

Istri Ungkap SYL Suka Marah jika Ia Masih Beli Tas

Nasional
Brimob Keliling Kejagung Disebut Rangkaian dari Penguntitan Jampidsus

Brimob Keliling Kejagung Disebut Rangkaian dari Penguntitan Jampidsus

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi di PT PGN

KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi di PT PGN

Nasional
KPK Panggil Pengacara Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

KPK Panggil Pengacara Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Nasional
Kejagung Serahkan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus ke Propam Polri

Kejagung Serahkan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus ke Propam Polri

Nasional
Surya Paloh Disebut Tetap Meminta Organisasi Sayap Nasdem Lanjutkan Kegiatan yang Didanai Kementan

Surya Paloh Disebut Tetap Meminta Organisasi Sayap Nasdem Lanjutkan Kegiatan yang Didanai Kementan

Nasional
Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Nasional
Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Nasional
Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Nasional
Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Nasional
Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Nasional
Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Nasional
Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com