Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gurauan Wapres Kalla soal Lembaga Tertinggi Negara

Kompas.com - 11/12/2018, 06:13 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla bergurau soal kedudukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang seolah lebih tinggi daripada Presiden.

Hal itu disampaikan Kalla dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bawaslu di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Senin (10/12/2018).

"Konstitusi kita itu tidak terlalu jelas siapa yang tinggi sebenarnya di negeri ini. Selalu mengatakan yang tinggi itu Presiden dan Wapres, kepala negara," kata Kalla.

Baca juga: Jelang Pilpres, Wapres Kalla Minta Pengusaha Tak Khawatir

"Tapi yang tanda tangan sebagai Presiden itu ketua KPU. jadi yang tinggi KPU, yang melantik wapres itu KPU (Komisi Pemilihan Umum). Tapi KPU diawasi oleh Bawaslu. Pengawas itu lebih pintar dan lebih tinggi daripada yang diawasi," ujar Kalla lantas disambut tawa dan tepuk tangan seluruh anggota Bawaslu pusat dan daerah yang hadir.

Namun, kata Kalla, persoalan belum selesai di situ. Sebab ada lembaga yang bisa memecat Bawaslu yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Baca juga: Kalla Sebut Pemilu Indonesia Paling Rumit di Dunia

Tetapi, sambung Kalla, yang mengangkat anggota DKPP itu DPR karena itu seolah DPR lebih tinggi daripada DKPP.

"Tapi DPR itu dapat diubah keputusannya oleh MK. Jadi yang bisa mengubah keputusan yang lebih tinggi daripada yang membuat. Jadi 560 orang itu dapat diubah oleh sembilan orang di MK (Mahkamah Konstitusi," ujar Kalla.

"Jadi tinggi juga MK. Cuma anggota MK dilantik oleh Presiden. Jadi berputar-putar ini," lanjut Kalla lantas kembali disambut tawa peserta Rakornas Bawaslu.

Kompas TV Sandiaga beranggapan pembangunan infrastruktur bisa dilakukan tanpa membebani anggaran dengan utang. Ia pun mengklaim pembangunan tanpa menggunakan uang pemerintah dan tak harus menunggak utang. Pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belakangan kerap dicecar terkait besarnya utang untuk membangun infrastruktur. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yakni merombak alokasi anggaran, Jokowi mengurangi anggaran subsidi dalam APBN untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur. Lantas bisakah membangun infrastruktur negara tanpa utang kita ulas bersama dengan anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi – Ma’ruf, Mukhamad Misbakhun dan Tim Ekonomi Prabowo-Sandi, Arie Mufti.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com