Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bamsoet Minta DPR Panggil Panglima TNI dan Kapolri Bahas Pembantaian di Papua

Kompas.com - 05/12/2018, 12:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo akan meminta Komisi I dan III DPR RI untuk memanggil Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Jenderal Pol Tito Karnavian, dalam waktu dekat.

Agenda tersebut untuk menyikapi pembantaian sekelompok pekerja proyek jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, oleh kelompok bersenjata.

"Saya meminta Komisi I mengundang Panglima TNI ya, untuk menjelaskan bagaimana langkah-langkah TNI soal penanganan (kasus pembunuhan pekerja)," ujar Bambang saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

"Termasuk juga Komisi III untuk mengundang Kapolri. Kita ingin juga mendengar langkah-langkah apa yang akan dilakukan TNI-Polri untuk menumpas kelompok bersenjata ini," lanjut dia.

Baca juga: Ketua DPR: Turunkan Pasukan Elite Buru Kelompok Bersenjata di Papua

Meski demikian, Bambang menegaskan, DPR RI sangat mendukung apapun langkah TNI-Polri demi menuntaskan persoalan itu. Bahkan, apabila TNI-Polri memilih jalur represif.

"Apapun yang bisa dilakukan untuk menuntaskan mereka, DPR pasti menyetujui. Yang dipentingkan menyelamatkan bangsa, menyelamatkan rakyat. Jangan sampai korban jatuh lagi. Berapapun ongkosnya," ujar Bambang.

"Mereka melebihi dari gerakan teroris yang langsung merebut nyawa dengan tindakan yang sangat kejam, menyerang orang secara terang-terangan dan ini sudah tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang sepele," lanjut dia.

Baca juga: Moeldoko: Pembantaian Pekerja di Papua Gerakan OPM

Sebelumnya, sekelompok orang bersenjata membantai para pekerja proyek PT Istaka Karya yang terjadi di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

Diduga, sebanyak 31 orang tewas. Saat itu, para pekerja sedang melakukan pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Kabupaten Nduga.

Informasi yang diterima dari berbagai sumber, para pekerja pembangunan jembatan itu diduga dibunuh lantaran mengambil foto pada saat perayaan HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) oleh KKB tak jauh dari lokasi kejadian.

Saat salah satu pekerja mengambil foto, hal itu kemudian diketahui oleh kelompok KKB.

Hal itu membuat mereka marah dan mencari orang yang mengambil foto hingga berimbas kepada pekerja lainnya yang ada di kamp pembangunan jembatan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com