Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Diharapkan Beri Amnesti untuk Baiq Nuril Sebelum Eksekusi

Kompas.com - 19/11/2018, 14:51 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Save Nuril berharap Presiden Joko Widodo segera memutuskan memberi amnesti atau pengampunan bagi Baiq Nuril Maqnun, korban pelecehan seksual yang justru divonis bersalah oleh Mahkamah Agung.

Jokowi diharapkan bisa segera mengambil keputusan sebelum eksekusi vonis enam bulan penjara bagi Nuril dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung pada Rabu (21/11/2018) lusa.

"Kita minta mempertimbangkan amnesti sebelum itu (eksekusi)," kata Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/11/2018).

Koalisi sudah mengantarkan surat permohonan Amnesti untuk Nuril ke Istana, siang ini. Selain memberi surat, koalisi save Nuril juga membawa hasil petisi #AmnestiUntukNuril yang sudah digalang lewat situs change.org.

Hingga berita ini diturunkan, petisi itu sudah ditandatangani lebih dari 100.000 warganet. Presiden Jokowi tidak berada di Istana karena tengah melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur. Akhirnya, mereka diterima oleh Staf Ahli Deputi V KSP Ifdhal Kasim.

Anggara sudah mendengar pernyataan Jokowi di Lamongan yang mendukung agar Nuril melakukan peninjauan kembali atau PK. Namun, Anggara menilai hal itu bukan solusi yang terbaik.

"Itu (PK) upaya yang dilakukan penasihat hukum. Persoalannya dengan PK, eksekusi harus dilakukan. Artinya bu nuril harus di eksekusi ke lapas menjalani hukuman," kata dia.

Baiq Nuril adalah mantan pegawai honorer di bagian tata usaha SMU 7 Mataram, NTB.

Baca juga: Jokowi: Saya Sangat Mendukung Baiq Nuril Mencari Keadilan

Pengadilan Negeri Kota Mataram memvonis Baiq tidak bersalah atas kasus penyebaran rekaman telepon kepala sekolahnya yang bermuatan asusila.

Jaksa penuntut umum kemudian mengajukan kasasi ke MA. Kasasi diterima, MA memvonis Baiq Nuril hukuman kurungan selama enam bulan dan denda Rp 500 juta.

Di Lamongan, Presiden Joko Widodo menyatakan mendukung proses hukum yang dihadapi Baiq Nuril. Jokowi berharap agar peninjauan kembali nantinya bisa memberikan keadilan bagi Nuril.

"Kita berharap nantinya melalui PK, Mahkamah Agung dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Saya sangat mendukung Ibu Baiq Nuril mencari keadilan," ujar Jokowi.

Kompas TV Seratusan orang yang tergabung dalam solidaritas untuk Nuril berunjuk rasa di Jalan Udayana, Mataram di areal <em>car free day</em>. Massa yang sebagian besar adalah perempuan membawa poster dan spanduk dukungan untuk Nuril. Surat Putra Ibu Nuril yang meminta Presiden Jokowi untuk tidak membiarkan ibunya ditahan ditulis dalam spanduk aksi tersebut. Para pendemo menolak eksekusi yang akan dilakukan Kejaksaan Negeri Mataram atas putusan MA yang menyatakan Nuril bersalah melanggar Undang-Undang ITE. Mereka menilai putusan MA tidak adil dan tak berpihak pada perempuan yang merupakan korban pelecehan seksual. Di Makassar, Sulawesi Selatan aksi solidaritas untuk nuril juga digelar di kawasan car <em>free day </em>Boulevard Makasaar. Relawan Komunitas Solidaritas Makassar untuk Ibu Nuril membawa sejumlah pamplet yang bertuliskan tolak eksekusi Ibu Nuril hingga revisi Undang-Undang ITE.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com