Sikap Demokrat Bebaskan Kader soal Capres Dinilai Bisa Hilangkan Kepercayaan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan ada risiko dari sikap Partai Demokrat yang membebaskan kadernya terkait pilihan calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2019. Kepercayaan masyarakat terhadap loyalitas Partai Demokrat menjadi taruhannya.

"Masalahnya bagaimana sikap tadi itu tidak dibaca oleh publik yang menimbulkan distrust pada partai, justru rugi partai. Kok kamu main double standart? Ini enggak bagus dong," ujar Siti di kompleks parlemen, Selasa (13/11/2018).

Hal tersebut menjadi persoalan yang perlu diantisipasi Demokrat. Supaya sikap Demokrat tidak berbuah ketidakpercayaan publik.

Di luar hal itu, Siti sendiri berpendapat sikap Partai Demokrat adalah hal wajar dalam kondisi Pileg dan Pilpres yang dilakukan bersamaan.

Sebab partai tidak hanya berjuang memenangkan capres dan cawapres yang diusung, melainkan juga harus memperjuangkan perolehan kursi di parlemen. Ada ambang batas 4 persen yang wajib dicapai oleh partai.

"Jadi kekhawatiran luar biasa dari semua partai, tidak hanya satu partai, semua partai. Jadi kalau boleh memilih, semua partai politik itu inginnya dia juga bermain bagaimana caleg-calegnya itu aman," ujar Siti.

Ditambah lagi, saat ini isu Pilpres dinilai lebih dominan daripada Pileg. Nama dua pasangan capres dan cawapres lebih sering mengisi pemberitaan daripada para caleg. Semua kondisi itu membuat sikap Demokrat dirasa wajar. Siti mengatakan semua partai sedang ketakutan.

"Jadi sebetulnya mereka sudah mulai berpikir, apa artinya saya mendukung capres cawapres tapi kedodoran partai saya," kata dia.

Demokrat bebaskan kadernya

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengaku mengetahui ada kader partai yang mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Padahal, Demokrat secara resmi mengusung paslon nomor urut 02 yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Kami sudah sangat mengetahui, survei internal Partai Demokrat menyatakan memang mayoritas memilih Pak Prabowo. tetapi ada juga yang sesuai dengan cultural wilayah setempat itu memilih Pak Jokowi," kata  Ibas saat ditemui di sela-sela acara Pembekalan Caleg DPR RI Partai Demokrat, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Menurut dia, hal itu juga terjadi pada partai lain. Ia menilai, belum tentu seluruh kader  mendukung paslon yang diusung secara resmi oleh partai.

Ibas mengatakan, Demokrat adalah partai yang demokratis.

Pilihan dukungan untuk pilpres menurutnya adalah urusan masing-masing kader sebagai individu.

Oleh karena itu, tidak akan ada hukuman yang dijatuhkan pada kader yang memiliki pilihan berbeda soal capres dan cawapres.