Bawaslu: Luhut dan Sri Mulyani Bisa Jadi Contoh untuk Pejabat Negara dan Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengapresiasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang telah bersedia memberikan klarifikasi langsung ke Bawaslu, terkait dugaan kampanye terselubung.

Jumat (2/11/2018), keduanya hadir ke Bawaslu untuk diperiksa terkait gestur satu jari yang mereka tunjukkan saat acara pertemuan IMF-World Bank yang digelar di Nusa Dua, Bali, Minggu (14/10/2018).

Menurut Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, tindakan Luhut dan Sri Mulyani itu menunjukkan keduanya menghargai proses penegakan hukum.

"Kami sangat apresiasi kehadiran mereka dalam kapasitas sebagai menteri bersedia datang. Ini sebagai bentuk bahwa mereka menghargai proses penegakan hukum di Bawaslu," kata Ratna di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018).

Baca juga: Pertimbangan Bawaslu Putuskan Luhut dan Sri Mulyani Tak Langgar Aturan Pemilu

Ratna mengatakan, langkah Luhut dan Sri Mulyani yang bersedia memberikan kalrifikasi langsung ke Bawaslu bisa dijadikan contoh untuk seluruh pejabat negara, pejabat daerah, maupun pihak-pihak lainnya.

Ia mengharapkan ke depannya pihak yang dipanggil oleh Bawaslu terkait penyelidikan suatu kasus dapat memberikan respon yang baik sebagaimana yang ditunjukkan oleh Luhut dan Sri Mulyani.

"Bapak Luhut dan Bu Sri sebenarnya menjadi contoh yang baik bagi pejabat negara atau daerah. Jadi dalam proses penegakan hukum kalau ada panggilan Bawaslu harusnya ada respon sebagaimana Pak Luhut dan Bu Sri," ujar Ratna.

Baca juga: Bawaslu Putuskan Sri Mulyani dan Luhut Tak Langgar Aturan Pemilu

Ratna melanjutkan, pihak-pihak yang diperiksa oleh Bawaslu belum tentu melakukan kesalahan.

Kehadiran dan pemeriksaan pihak yang dipanggil, menurut Bawaslu penting supaya lembaga pengawas pemilu itu bisa membuat kesimpulan yang cermat.

"Karena orang datang diperiksa kan belum tentu salah. Justru kalau tidak datang kami tak dapat keterangan apakah perbuatan itu benar dilakukan atau tidak," tandasnya.

Sebelumnya, Luhut dan Sri Mulyani memenuhi panggilan Bawaslu pada Jumat (2/11/2018) sore. Keduanya tiba di kantor Bawaslu secara beriringan. Namun, pemeriksaan Luhut lebih dulu selesai dibanding Sri Mulyani. Luhut hanya diperiksa selama kurang lebih satu jam, sementara Sri Mulyani diperiksa selama 2 jam.

Baca juga: Ditanya soal Pose Satu Jari, Ini Respons Sri Mulyani

Setelah melakukan sejumlah pemeriksaan Selasa (6/11/2018), Bawaslu akhirnya memutuskan keduanya tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Baik Luhut maupun Sri Mulyani, terbukti tidak menguntungkan maupun merugikan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Mereka sebelumnya dilaporkan oleh Advokat Nusantara. Pelapor menduga, tindakan Luhut dan Sri Mulyani mengacungkan satu jari adalah bentuk kampanye terselubung lantaran menunjukkan citra diri Jokowi sebagai calon presiden nomor urut 01.

Gestur satu jari Luhut dan Sri Mulyani beredar melalui video yang viral di media sosial.

Dalam video tersebut terlihat, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan gestur satu jari di acara pertemuan IMF-World Bank yang digelar di Nusa Dua, Bali, Minggu (14/10/2018).

Pada mulanya, Luhut dan Sri Mulyani menunjukkan 10 jari, tetapi Managing Director IMF Christine Lagarde mengacungkan kedua jarinya. Luhut dan Sri Mulyani lantas melakukan koreksi, dan mengajak Christine Lagarde mengacungkan satu jari.