Komunikasi Jokowi Dinilai Mengkhawatirkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsultan politik lembaga survei Kedai Kopi Hendri Satrio menilai gaya komunikasi politik Presiden Jokowi belakangan ini mengkhawatirkan.

Hendri menyoroti pernyataan Jokowi saat membuka Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi). Saat itu Jokowi menegur keras BPJS Kesehatan.

"Yang terakhir itu BPJS Kesehatan yang enggak boleh ngadu ke dia. Itu menurut saya hal-hal yang membuat deg-degan," ujar Hendri di Jakarta, Minggu (21/10/2018).

Pernyataan Jokowi bahwa persoalan defisit anggaran program Jaminan Kesehatan Nasonal (JKN) BPJS Kesehatan tidak perlu sampai ke presiden dinilai akan membut publik bertanya-tanya.

Baca juga: BPJS Kesehatan: Pernyataan Presiden Cambuk bagi Kami

"Akhirnya masyarakat kan mikir juga kenapa enggak boleh ngadu ke presiden padahal dulu menurut beliau silahkan ngadu ke saya.," kata dia.

Sebagai petahana, Hendri mengingatkan Jokowi untuk cermat menyampaikan segala hal ke publik. jangan sampai terjadi blunder yang membuat publik mengerutkan dahi.

Jokowi tutur Hendri harus belajar dari kssus yang terjadi kepada Ahok saat Pilgub DKI Jakarta 2017 silam. saat itu pernyataan ahok justu menjadi blunder politik.

Dari sisi kepuasan publik, Jokowi kata Handri punya modal yang mempuni karena bisa menjaga tingkat kepuasan publik di atas 60 persen dari berbagai hasil survei.

"Hanya saja tantangann Pak Jokowi ini memperbaiki ekonomi, ya harga barang, tarif dasar listrik, BBM dan yang paling penting tentu saja meningkatkan lapangan kerja," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kesal karena harus turun tangan langsung menangani defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Sekitar sebulan lalu, Jokowi memutuskan pemerintah memberikan suntikan kepada BPJS Rp 4,9 triliun untuk membayar utang ke sejumlah rumah sakit mitra.

Namun, kekesalan itu baru diluapkan Presiden di hadapan para pimpinan rumah sakit saat membuka Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di JCC, Senayan, Rabu (17/10/2018).

"Harus kita putus tambah Rp 4,9 triliun. Ini masih kurang lagi. 'Pak masih kurang. Kebutuhan bukan Rp 4,9 triliun'. Lah kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta," kata Jokowi.

Jokowi meminta Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk segera memperbaiki sistem manajemen yang ada.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga turut menegur Menteri Kesehatan Nila F Moeloek karena Presiden harus turun tangan langsung untuk menyelesaikan defisit yang melanda BPJS Kesehatan.

Padahal, menurut dia, masalah defisit ini harusnya bisa selesai di tingkat kementerian. Ia meminta hal ini tak terulang pada tahun depan.