H+11 Bencana Sulteng, Apa yang Sudah Dilakukan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah hingga 11 hari setelah bencana yang terjadi pada 28 September 2018 itu.

Data terakhir yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Senin (8/10/2018), sebanyak 1.948 orang meninggal dunia karena bencana tersebut.

BNPB juga mencatat, ada 835 orang hilang, dan 10.679 orang luka berat. Sementara, 74.444 jiwa mengungsi di 147 titik.

Selain itu, dilaporkan 65.733 rumah dan 2.736 sekolah rusak.

Selain evakuasi, penanganan medis dan jenazah juga terus dilakukan.

Baca juga: BNPB Pastikan Korban Terdampak Likuefaksi di Sulteng Direlokasi

Tak hanya itu, bantuan logistik terus diupayakan. Dilaporkan, logistik makanan terus berdatangan, baik melalui jalur udara menggunakan pesawat Hercules dan helikopter, melalui jalur darat, mau pun jalur laut menggunakan KRI Makassar.

Logistik memasuki Kota Palu dengan pengawalan aparat kepolisian.

Pemulihan ekonomi terus didorong di wilayah terdampak bencana. Toko, pusat perbelanjaan, pasar, warung, kantor pemerintahan, hingga sekolah, sudah kembali dibuka.

Tujuannya, untuk mempercepat pemulihan roda ekonomi.

"Secara umum penanganan distribusi logistik berjalan sudah dengan baik, dan ekonomi sudah mulai pulih," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Senin (8/10/2018).

Baca juga: BNPB: Korban Meninggal Bencana di Sulteng Menjadi 1.948

Percepatan pemulihan infrastruktur juga terus dilakukan seperti aliran listrik, pasokan BBM, telekomunikasi, hingga perbaikan jalan.

Pemerintah juga mulai membahas rencana relokasi warga dari wilayah rawan bencana. 

"Balaroa dan Petobo akan direlokasi. Namun untuk lokasi masih akan didiskusikan dengan Badan Geologi, BMKG, dan pakar lainnya," ujar Sutopo.

Ada pun, hunian tetap masih dalam upaya pembangunan. Warga akan tinggal di hunian sementara (huntara).

Pembangunan huntara dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan diperkirakan memakan waktu 2 bulan dalam pembuatannya.