Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

H+11 Bencana Sulteng, Apa yang Sudah Dilakukan?

Kompas.com - 09/10/2018, 08:00 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah hingga 11 hari setelah bencana yang terjadi pada 28 September 2018 itu.

Data terakhir yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Senin (8/10/2018), sebanyak 1.948 orang meninggal dunia karena bencana tersebut.

BNPB juga mencatat, ada 835 orang hilang, dan 10.679 orang luka berat. Sementara, 74.444 jiwa mengungsi di 147 titik.

Selain itu, dilaporkan 65.733 rumah dan 2.736 sekolah rusak.

Selain evakuasi, penanganan medis dan jenazah juga terus dilakukan.

Baca juga: BNPB Pastikan Korban Terdampak Likuefaksi di Sulteng Direlokasi

Tak hanya itu, bantuan logistik terus diupayakan. Dilaporkan, logistik makanan terus berdatangan, baik melalui jalur udara menggunakan pesawat Hercules dan helikopter, melalui jalur darat, mau pun jalur laut menggunakan KRI Makassar.

Logistik memasuki Kota Palu dengan pengawalan aparat kepolisian.

Pemulihan ekonomi terus didorong di wilayah terdampak bencana. Toko, pusat perbelanjaan, pasar, warung, kantor pemerintahan, hingga sekolah, sudah kembali dibuka.

Tujuannya, untuk mempercepat pemulihan roda ekonomi.

"Secara umum penanganan distribusi logistik berjalan sudah dengan baik, dan ekonomi sudah mulai pulih," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Senin (8/10/2018).

Baca juga: BNPB: Korban Meninggal Bencana di Sulteng Menjadi 1.948

Percepatan pemulihan infrastruktur juga terus dilakukan seperti aliran listrik, pasokan BBM, telekomunikasi, hingga perbaikan jalan.

Pemerintah juga mulai membahas rencana relokasi warga dari wilayah rawan bencana. 

"Balaroa dan Petobo akan direlokasi. Namun untuk lokasi masih akan didiskusikan dengan Badan Geologi, BMKG, dan pakar lainnya," ujar Sutopo.

Ada pun, hunian tetap masih dalam upaya pembangunan. Warga akan tinggal di hunian sementara (huntara).

Pembangunan huntara dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan diperkirakan memakan waktu 2 bulan dalam pembuatannya.

"Untuk menunggu relokasi, mereka kita tempatkan di huntara. Kan kasian kalau mereka masih menunggu di tenda-tenda pengungsian," kata Sutopo.

.

.

.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Fenomena Likuefaksi

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com