Datangi Bawaslu, Tim Jokowi-Ma'ruf Adukan Pelanggaran Kampanye Damai

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin mendatangi Bawaslu. Kamis (4/10/2018), untuk mengadukan dugaan pelanggaran kesepakatan kampanye damai dan anti-hoaks.

Pelaporan ini terkait kebohongan yang dilakukan aktivis yang juga anggota Badan Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ratna Sarumpaet.

Sejak Selasa (2/10/2018) beredar informasi pengakuan Ratna yang menyebutkan bahwa ia mengalami penganiayaan.

Sehari berselang, Ratna mengaku telah berbohong. Tak ada penganiayaan. Wajah lebamnya dalam foto yang beredar karena baru melakukan operasi sedot lemak.

“Kami ingin menyampaikan pengaduan ke Bawaslu sebagai lembaga pengawas atas penyelenggaraan pemilu baik pemilu legislatif dan pilpres. Kami menganggap ketidakseriusan terhadap adanya pemilu damai yang telah disepakati dan ditandatangani bersama,” kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN KIK, Irfan Pulungan, di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (4/10/2018).

Baca juga: INFOGRAFIK: Drama Babak Belur Ratna Sarumpaet...

Irfan mengatakan, pihaknya menilai, tindakan Ratna Sarumpaet yang mengaku dianiaya, dipukuli serta mengalami kekerasan merupakan bentuk pelanggaran kesepakatan kampanye damai dan anti hoaks yang dideklarasikan pada 23 September 2018.

Irfan meminta Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara cermat terhadap penyebaran kabar bohong atau hoaks ini.

“Menurut kami hoaks adalah kejahatan extraaordinary crime, ekstra yang wujudkan nggak keliatan tapi dampaknya luar biasa melebihi kejahatan teroris dan korupsi,”kata Irfan.

Irfan juga berharap kejadian ini tak terjadi lagi.

“Kita menginginkan penyelenggaraan Pemilu ini berlangsung dengan baik, aman sesuai dengan asas pemilu luber dan jurdil (langsung, bebas, bertanggung jawab, jujur, dan adil) ya,” kata Irfan.

“Karena kita mengedepankan nilai-nilai kejujuran, nilai kesopanan, kesantunan untuk pemilu yang bermartabat,” lanjut dia.

Baca juga: Apa Respons Presiden Jokowi soal Heboh Kebohongan Ratna Sarumpaet?

Sementara, Koordinator Pengawasan Pemilu TKN Nelson Simanjuntak, menyampaikan maksud kedatangannya ke Bawaslu tidak untuk menuntut seseorang atau kelompok secara spesifik. 

“Kami tidak meminta supaya orang per orang yang melakukan pelanggaran dituntut tapi kami lebih menyampaikan pesan moral,” kata Nelson.

Diberitakan sebelumnya, aktivis Ratna Sarumpaet mengakui berbohong soal penganiayaan yang disebut terjadi padanya. Faktanya, tidak pernah ada penganiayaan seperti kabar yang beredar.

"Jadi tidak ada penganiayaan. Itu hanya khayalan entah diberikan setan-setan mana dan berkembang seperti itu," ujar Ratna di rumahnya di kawasan Kampung Melayu Kecil V, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2018).

Setelah pengakuan Ratna tersebut, calon presiden Prabowo Subianto dan para politisi lainnya kemudian meminta maaf telah menyebarkan kebohongan. Ratna juga diberhentikan dari tim pemenangan Prabowo-Sandiaga.

.

.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Drama Babak Belur Ratna Sarumpaet