Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Hadiri Rapimnas PPP

Kompas.com - 27/09/2018, 13:29 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menghadiri rapat pimpinan nasional III Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Jokowi tiba di lokasi acara sekitar pukul 13.00 WIB. Ia memasuki ruangan acara bersama Ketua Umum PPP Romahurmuziy dan sejumlah elite parpol Koalisi Indonesia Kerja pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Hadir Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Sekjen Golkar Lodewijk F Paulus, Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, dan Sekjen Perindo Ahmad Rofiq.

Baca juga: Keluarga Gus Dur dan Keputusannya Mendukung Jokowi-Maruf Amin...

Jokowi tampak mengenakan jas biru tua dengan peci hitam. Meski bukan kader PPP, Jokowi tetap berdiri saat mars partai tersebut dinyanyikan.

Romahurmuziy berterima kasih kepada Jokowi, yang ditengah kesibukannya bersedia menghadiri Rapimnas PPP.

"Catatan saya sudah enam kali Presiden Jokowi hadir di forum-forum PPP," kata dia.

Baca juga: Survei Indikator: 36 Persen Pendukung Golkar Pilih Prabowo, Massa PPP Tak Solid ke Jokowi

Romy sempat curhat bahwa ia diwanti-wanti protokol Istana Kepresidenan agar tidak berpidato terlalu lama. Sebab, hari ini Jokowi memiliki agenda yang padat.

Dari acara PPP, Jokowi akan langsung ke Depok untuk membagikan sertifikat serta meresmikan tol Depok-Antasari.

"Tadi saya sudah diingatkan jangan lama-lama pidato, acara presiden banyak. Karena katanya kalau acara PPP biasanya pidato ketumnya lama," ujar Romy disambut tawa Jokowi dan hadirin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Minta Basuki-Raja Juli Antoni Jamin Pembangunan IKN Tetap Cepat

Jokowi Minta Basuki-Raja Juli Antoni Jamin Pembangunan IKN Tetap Cepat

Nasional
Basuki Sebut Rencana Jokowi Berkantor di IKN Tetap On Schedule Meski Kepala Otorita Mundur

Basuki Sebut Rencana Jokowi Berkantor di IKN Tetap On Schedule Meski Kepala Otorita Mundur

Nasional
Basuki Bantah Kepala Otorita IKN Mundur karena Upacara 17 Agustus

Basuki Bantah Kepala Otorita IKN Mundur karena Upacara 17 Agustus

Nasional
SYL Tilap Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan hingga 50 Persen

SYL Tilap Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan hingga 50 Persen

Nasional
Profil Bambang Susantono, 2 Tahun Jabat Kepala Otorita IKN

Profil Bambang Susantono, 2 Tahun Jabat Kepala Otorita IKN

Nasional
Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

Nasional
Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Nasional
Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak sampai Desember

Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak sampai Desember

Nasional
Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kamar SYL

Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kamar SYL

Nasional
PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

Nasional
Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Nasional
Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Nasional
Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Survei Litbang "Kompas": 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com