Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Kita Memang Masih Perlu Impor Beras

Kompas.com - 20/09/2018, 13:23 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana Kepresidenan membela Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal ribut-ribut impor beras.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, saat ini Indonesia memang harus impor beras karena stok yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Secara realita kita memang masih perlu impor (beras)," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Menurut Moeldoko, produksi beras dalam negeri tak bisa mencukupi kebutuhan disebabkan karena beberapa hal. Salah satunya adalah pengurangan lahan pertanian yang terus terjadi.

"Ada penyusutan lahan, sampai dengan, data terakhir kemarin 24 persen. Jadi Memang secara alami ada penyusutan (karena) pembangunan jalan tol, kawasan-kawasan industri yang dibuka, kawasan perumahan yang berkembang dengan cepat. Itu mengurangi tanah-tanah itu," kata Moeldoko.

Baca juga: Buwas: Indonesia Tak Perlu Impor Beras hingga Juni 2019

Moeldoko mengatakan, pemerintah melalui menteri pertanian sebenarnya sudah melakukan sejumlah upaya untuk menyiasati berkurangnya lahan pertanian ini. Misalnya, dengan membuka lahan di luar Jawa.

"Tapi sekali lagi, bahwa faktor cuaca, faktor hama, dan lain-lain, sangat memengaruhi produktifikas. Sehingga memang kita masih memerlukan impor," tegas Moeldoko.

Di sisi lain, lanjut Moeldoko, kebutuhan orang Indonesia akan konsumsi beras sangat tinggi, yakni mencapai 2,4 juta ton per bulan.

 

Baca juga: Menteri Darmin: Soal Beras Tidak Perlu Gaduh, kalau Tidak Impor Kita Repot

Jika stok beras dalam negeri kurang, maka dikhawatirkan akan terjadi kelangkaan dan kenaikan harga.

"Jadi kalau oh ini sudah bahaya, mepet, harus ada upaya-upaya untuk impor. Itu, jadi kita tidak boleh mengatakan tidak impor, enggak. Harus dilihat secara realistis kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Ini mohon dipahami," kata Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ini.

Moeldoko mengatakan, dengan datangnya beras impor ditambah jumlah panen petani, gudang miliki Badan Urusan Logistik (Bulog) saat ini memang sudah penuh.

"Tetapi ingat bahwa gudang bulog itu fungsi utamanya adalah melakukan keseimbangan harga di pasar. Begitu harga di pasar tinggi Bulog harus segera menyebar beras itu. Jangan sampai nanti terlalu sepenuhnya dikendalikan pasar," kata dia.

"Jadi kalau Pak Buwas (Dirut Bulog Budi Waseso) mengatakan sekarang masih penuh, mungkin minggu depan, dua minggu lagi berkurang karena kebutuhan memenuhi pasar," kata dia.

Moeldoko menilai, ribut-ribut impor beras antara Buwas dan Enggar ini hanya masalah miskomunikasi.

Baca juga: Ribut Impor Beras, Jokowi Minta Menko Darmin Panggil Mendag dan Dirut Bulog

Menurut dia, Presiden Joko Widodo sudah meminta Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk memanggil keduanya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com