Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mencari Pengganti Sandiaga, Apakah Gerindra Mau PKS "Setengah Hati"?

Kompas.com - 20/09/2018, 09:30 WIB
Reza Jurnaliston,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra belum juga memutuskan siapa yang akan menggantikan Sandiaga Uno untuk mengisi kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Di internal Gerindra, ada dorongan agar kadernya, M Taufik, yang ditunjukkan mengisi posisi yang ditinggalkan Sandiaga setelah memutuskan maju mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden.

Sementara, PKS bersikukuh ada kesepakatan antara partainya dan Prabowo bahwa kurwi DKI-2 milik PKS. Partai pimpinan Sohibul Iman ini bahkan sudah mengajukan dua nama kepada Prabowo untuk menjadi Wagub DKI.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris berpendapat, Partai Gerindra seharusnya  melepaskan kursi DKI-2.

Jika tidak, menurut dia, PKS tak ada menunjukkan dukungan penuh kepada Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019.

“Gerindra mestinya mengikhlaskan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk PKS. Jika tidak, maka PKS akan setengah hati dukung Prabowo Subianto dalam Pilpres,” kata Syamsuddin kepada Kompas.com, Kamis (20/9/2019).

Apalagi, kata Syamsuddin, 9 kader PKS yang diajukan sebagai bakal calon wakil presiden tidak "dilirik" oleh Prabowo.

Pilihan Prabowo jatuh kepada Sandiaga Uno.

Menurut Syamsuddin, dalam koalisi partai politik seharusnya setiap parpol memiliki posisi yang setara dan seimbang.

“Yang namanya koalisi itu ya take and give, tidak bisa parpol yang satu mendominasi yang lain,” kata Syamsuddin.

Ajukan dua nama kepada Prabowo

Sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, sosok yang diusulkan PKS sebagai wakil gubernur DKI sudah mengerucut kepada dua nama.

Mereka adalah Ahmad Syaikhu, kader PKS yang gagal merebut kursi Jabar 2 pada Pilkada 2018; dan Agung Yulianto yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum DPW PKS DKI.

Menurut Sohibul, kedua nama tersebut sudah disampaikannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan akan segera mengerucut pada satu nama dalam waktu 1-2 hari ini.

"Tinggal nanti secara formal kami sampaikan,'Pak mohon dalam satu dua hari ini, segera ada penandatanganan usulan nama'," kata Sohibul seusai rapat di rumah Prabowo.

Namun, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak bisa mengusung dua kandidat wakil gubernur sekaligus tanpa dukungan dirinya.

Sebab, kata Taufik, dia juga harus membubuhkan tanda tangan.

"Kalau (PKS) mengajukan dua nama tetap butuh tanda tangan saya," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (19/9/2018).

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Prabowo Pilih Sandiaga Uno

Kompas TV Dua pihak yang terlibat langsung dalam pilpres berjanji akan mengedepankan adu gagasan dan prestasi dalam meraih dukungan masyarakat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com