Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Bantu Polres Jember Lacak Buronan Kasus Korupsi

Kompas.com - 16/08/2018, 14:51 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan permintaan dukungan dari Polres Jember untuk menangkap tersangka Sucahyono Bangun yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 19 Oktober 2016 lalu.

Sucahyono yang merupakan Kepala Desa Wringintelu menjadi tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana alokasi dana desa dan tunjangan kinerja daerah tahun anggaran 2013, 2014 dan 2015 di Desa Wringintelu, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Adapun kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 511.259.127.

Baca juga: Menteri Klaim Dana Desa Turunkan Kemiskinan hingga 1,8 Juta Orang

"Penyidikan sempat terhambat. Untuk itulah, KPK merespons permintaan bantuan dan melakukan proses pelacakan dan pemberian informasi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/8/2018).

Sucahyono ditangkap pada Rabu (15/8/2018) sekitar pukul 22.40 WIB di Dusun Krajan, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi oleh Unit II Satreskrim Tipidkor Polres Jember dan Polres Banyuwangi.

"Tim mengidentifikasi keberadaan DPO di sekitar Banyuwangi yang kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik Polres Jember. Dalam proses penangkapan sempat ada perlawanan namun dapat diatasi petugas," kata Febri.

Saat ini yang bersangkutan sudah berada di Polres Jember untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Baca juga: Kapolda Papua: Salah Gunakan Dana Desa Akan Berurusan dengan Hukum

Menurut Febri, KPK selalu bersedia jika kepolisian dan kejaksaan membutuhkan dukungan. Langkah ini merupakan  KPK terhadap aparat penegak hukum lain.

"KPK juga meminta bantuan kepolisian untuk pengamanan operasi ataupun pencarian orang. Sehingga kerja sama seperti ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antar penegak hukum," kata dia.

Kompas TV Di Madiun, Jawa Timur sebuah wisata pegunungan menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk menghabiskan akhir pekan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com