Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tetapkan Idul Adha Jatuh pada 22 Agustus 2018

Kompas.com - 12/08/2018, 06:45 WIB
Bayu Galih

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menetapkan 1 Dzulhijah 1439 Hijriah jatuh pada Senin, 13 Agustus 2018. Dengan demikian, 10 Dzulhijjah atau Hari Raya Idul Adha jatuh pada Rabu, 22 Agustus mendatang.

Penetapan tersebut berdasarkan sidang isbat awal Dzulhijah 1439 Hijriah yang dilaksanakan di kantor Kementerian Agama di Jakarta, Sabtu.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Muhammadiyah Amin selaku pimpinan sidang mengatakan, laporan dari 92 titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia bahwa hilal masih di bawah ufuk atau minus satu derajat 43 menit.

"Dari pelaku rukyatul hilal di 33 provinsi minus NTB, dilaporkan sampai dengan sidang isbat ini berlangsung dari 29 titik tidak satupun menyaksikan hilal," kata Amin.

Baca juga: Melihat Kisah Perjalanan Haji pada 1800-an...

Maka diputuskan berdasarkan sidang isbat bulan Dzulkaidah 1439 Hijriah disempurnakan dengan cara istikmal atau digenapkan menjadi 30 hari maka Sabtu (11/8/2018) malam merupakan tanggal 30 Dzulkaidah.

"Dengan demikian 1 Dzulhijjah 1439 H jatuh pada Senin 13 Agustus dan 10 Dzulhijjah atau Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Rabu, 22 Agustus 2018," kata dia.

Turut hadir dalam sidang isbat, Duta Besar dan perwakilan negara-negara sahabat, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Hadir pula perwakilan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) serta seluruh ormas Islam.

(Antara)

Kompas TV Saat ini sudah 170 ribu jamaah sampai di tanah suci. Pada 24 agustus nanti merupakan pemberangkatan terakhir.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com