Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tawarkan Cawapres untuk Prabowo, PKS Dinilai Berupaya Dongkrak Suara

Kompas.com - 01/08/2018, 18:56 WIB
Reza Jurnaliston,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli menilai wajar bila Partai Keadilan Sejahtera tetap ngotot mengusulkan kadernya sebagai calon wakil presiden pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Menurut Lili, dipilihnya cawapres dari PKS akan berpengaruh terhadap suara partai itu dalam Pemilu Legislatif 2019 yang juga dilaksanakan serentak dengan Pilpres 2019.

"Dengan adanya kader PKS sebagai cawapres dapat mendongkrak elektabilitas suara PKS. Dengan parliamentary threshold 4 persen cukup berat bagi partai-partai termasuk PKS," ujar Lili Romli saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/8/2018).

Langkah itu, kata Lili, dilakukan PKS karena secara elektoral partai berlambang sabit kembar itu hanya diuntungkan jika menjadikan salah satu kadernya menjadi cawapres dalam Pilpres 2019.

Baca juga: Waketum Gerindra: PKS dan PAN Sepakat Serahkan soal Cawapres ke Prabowo

Lili juga menilai, secara elektoral, PKS diuntungkan jika berkoalisi dengan Prabowo karena akan mendapatkan efek beruntun atau coattail effect.

Efek ini diartikan sebagai keuntungan yang diperoleh partai pengusung berkat popularitas calon presiden dengan tingkat elektabilitas yang tinggi.

"PKS ingin agar kadernya sebagai cawapres, kenapa? Karena terkait dengan coattail effect," kata Lili.

Adapun nama-nama yang diusulkan PKS untuk menjadi cawapres antara lain Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al’Jufrie, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid, serta Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf dan Mardani Ali Sera.

Selain itu, nama lain datang dari kader-kader mantan petinggi PKS dan kepala daerah. Mereka antara lain mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring dan Anis Matta, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, serta Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Lili mengatakan, PKS akan berupaya untuk bisa mengusung cawapresnya. Apalagi, kader PKS telah mendapat restu dari ulama yang tergabung dalam alumni 212 atau ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF).

Baca juga: Demokrat: Koalisi Mentok, PAN dan PKS Belum Legawa soal Cawapres Prabowo

Adapun pertemuan ulama dan tokoh GNPF merekomendasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri atau Abdul Somad sebagai calon wakil presiden.

"Kan ulama GNPF merekomendasikan Salim Segaf sebagai cawapres, makin PKS makin percaya diri," tutur dia.

Di sisi lain, Lili menuturkan, menjadi persoalan tersendiri bagi Prabowo untuk “meminang” seorang cawapres yang dapat mendongkrak elektabilitasnya.

Diketahui, Partai Demokrat ingin mengorbitkan kadernya, Agus Harimurti Yudhoyono. Sementara, PAN tetap mengajukan ketua umumnya, Zulkili Hasan.

"Problem-nya buat Prabowo apakah cawapres yang direkomendasikan itu mendongkrak elektabilitas enggak?" kata Lili.

Kompas TV Simak perbincangannya dalam dialog Sapa Indonesia berikut ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

Nasional
Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

Nasional
PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

Nasional
Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Nasional
Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas, dan Perempuan

Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas, dan Perempuan

Nasional
Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis Jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis Jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com