JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyoroti peran Polri yang dinilai terlalu responsif dalam mengawasi mata rantai distribusi barang, terutama pangan.
Dalam pembukaan rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Kamis (26/7/2018), Presiden Jokowi mengatakan, mata rantai distribusi barang, memang harus dipantau secara jeli.
Namun, bukan berarti Polri langsung mengambil tindakan apabila ditemukan praktik penimbunan.
"Saya titip kepada Kapolri, terutama Kapolres, jangan represif. Tetap ikuti mekanisme pasar," ujar Jokowi.
"Represif itu artinya, begitu ada inflasi di sebuah daerah, namun masih di dalam angka yang stabil, dan ada orang yang menimbun barang, enggak ada masalah," lanjut dia.
Polri harus melihat persoalan secara jernih. Apabila penimbunan barang berdampak pada naiknya harga barang, barulah Polri melakukan tindakan.
"Kalau ada orang, distributor, agen, menimbun barang sehingga harganya jadi lonjak naik, lah ini yang harus dipermasalahkan. Karena bagaimanapun, stok itu tetap perlu," ujar Jokowi.
"Sekali lagi saya titip agar yang namanya mekanisme pasar itu tetap harus kita jaga. Ya, biarkan mekanisme pasar, begitu ada yang merusak dengan cara menimbun inflasi, harga naik, itu baru yang harus dikejar," lanjut dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.