Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Saya Tidak Pernah Tawarkan AHY Cawapres ke Jokowi

Kompas.com - 25/07/2018, 22:01 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY) bertemu Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di kediamannya, Kuningan, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Usai pertemuan, SBY langsung memberikan keterangan pers tentang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang diisukan ditawarkan menjadi calon wakil presiden (cawapres) ke koalisi pendukung Jokowi.

Dia menegaskan, tidak pernah menawarkan AHY kepada Jokowi. Dia juga mengatakan, Jokowi tidak pernah meminta AHY menjadi cawapresnya di Pilpres 2019.

Baca juga: Perlu Ditempa Dulu, AHY Dinilai Belum Matang sebagai Cawapres

"Silakan dicek ke Pak Jokowi. Pak Jokowi juga tidak pernah tawarkan posisi cawapres. Jadi lima kali bertemu, tidak pernah meminta, Pak Jokowi juga tidak pernah tawarkan," katanya.

Dia meyakini Jokowi tulus mengajak Demokrat masuk dalam koalisi pendukungnya. Namun, dia memilih jalan yang berbeda.

"Tanpa meninggalkan luka apapun, beliau pernah mengajak kami, tapi jalan tidak terbuka dengan baik. Sehingga, dalam sisa waktu tiga minggu ini, maka kami tentukan jalan yang lain, yang sekarang sedang berproses," ucapnya.

Baca juga: PDI-P Sebut Hambatan Koalisi Demokrat dengan Jokowi karena Tawaran Terlalu Tinggi

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai, hambatan koalisi antara Partai Demokrat dan partai pengusung Presiden Joko Widodo lebih disebabkan faktor internal partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu ketimbang eksternal. 

"Menurut penilaian kami, lebih banyak kendala internal Demokrat sendiri," ujar Hendrawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Ia mengatakan, salah satu kendala internal yang muncul dari Demokrat ialah upaya menyodorkan anak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai cawapres.

Baca juga: Pramono Anung: Mungkin, Rintangannya Ada di Pak SBY Sendiri...

Hal itu, kata Hendrawan, terlihat dari upaya Demokrat saat memasangkan AHY dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

"Jadi itu sebabnya karena psikologi politik seperti itu. Kita mesti mengusung capres atau cawapres sehingga partai yang menengah ini cenderung over expectation, cenderung ketika maju ke meja negosiasi call-nya terlalu tinggi. Contohnya, Demokrat mesti memasang AHY ke Gerindra," ujar dia.

Hendrawan menganggap wajar upaya itu. Pasalnya, Demokrat yang kini berstatus partai menengah dulunya pernah menikmati status sebagai partai yang memiliki kursi terbanyak di DPR.

Baca juga: AHY Tersenyum Dengar Prabowo Tak Masalah jika Dirinya Jadi Cawapres

Namun, lanjut Hendrawan, logika itu tak bisa dipakai ketika hendak berkoalisi dengan enam partai politik yang telah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi sejak awal.

"Itu sebabnya saya selalu mengatakan, kalau ingin mendekati koalisi Pak Jokowi ya, jangan kalkulatif, jangan transaksional. Utamakan komitmen dulu, niat tulus dulu. Niat tulus melahirkan komitmen jadi hulunya niatan dulu," kata Hendrawan.

"Terus bergerak ke hilir pelan-pelan. Nah, tadi malam Pak SBY menyebut di hilirnya, harus ada mutual trust, mutual respect. Kami bicaranya hulu, yaitu niatan yang tulus dan komitmen," lanjut dia.

Kompas TV Pramono Anung menyambut baik kemungkinan koalisi partai demokrat dan gerindra pasca-pertemuan kedua pimpinan partai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com