Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Tegur Arief Poyuono Terkait Pernyataannya soal AHY

Kompas.com - 23/07/2018, 17:28 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah menegur Arief Poyuono, Wakil Ketua Umum, terkait pernyataannya soal Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

Teguran tersebut disampaikan Prabowo melalui sebuah surat. Diketahui dari sejumlah pemberitaan, Arief sempat menyebut AHY tidak mungkin menjadi cawapres Prabowo lantaran belum berpengalaman dan masih tergolong anak kecil.

"Saudara Arief Poyuono saya sangat menyesal mendengar Anda membuat komentar tentang rencana kita berkoalisi dengan partai Demokrat. Pernyataan tersebut di luar wewenang Anda dan sangat tidak memiliki dasar," tulis Prabowo dalam surat yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono, Senin (23/7/2018).

Baca juga: Gerindra: AHY Berpeluang Jadi Cawapres Prabowo

Prabowo menuturkan, dalam Rakornas Partai Gerindra, 11 April 2018 lalu, dirinya menegaskan bahwa dalam politik demi kepentingan yang lebih besar dan kepentingan negara, tidak ada yang tidak mungkin.

Prabowo juga tidak menganggap AHY seorang anak kecil. Ia mengatakan, pengalaman AHY selama di TNI dan pendidikan yang ditempuh di dalam serta luar negeri menunjukkan kapabilitas AHY.

"Apapun yang terjadi ke depan ini jauh di luar wewenang Anda karena sudah saya tegaskan beberapa kali, bahwa setiap pejabat hanya boleh berbicara di bidangnya masing-masing," kata Prabowo.

Baca juga: AHY: AHY Dipasang-pasangkan, seperti Dijual Sana-Sini...

Prabowo pun menegaskan, seluruh pernyataan terkait persoalan politik Partai Gerindra hanya berasal dari Ketua Dewan Pembina atau orang yang ditunjuk langsung dan Sekjen Partai Gerindra.

Ia berharap Arief membuat keterangan pers untuk mencabut pernyataan sebelumnya dan meminta maaf kepada Partai Demokrat.

"Saya minta anda juga berkonsultasi dengan Sekjen Partai Gerindra tentang hal ini, saya kira perlu ada pelurusan karena kita dalam tahap-tahap yang sangat penting dalam menyusun rencana-rencana penyelamatan Bangsa Indonesia," ujar mantan Danjen Kopassus itu.

"Sekali lagi saya berharap kepatuhan dan loyalitas Anda jika Anda memang setia kepada partai Gerindra," ucapnya.

Kompas TV Partai Gerindra menyatakan nama-nama cawapres untuk Prabowo sudah semakin jelas.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com