Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BSSN Waspadai Serangan Siber saat Asian Games 2018

Kompas.com - 19/07/2018, 16:18 WIB
Reza Jurnaliston,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Utama Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN) Syahrul Mubarak menyatakan, pihaknya mewaspadai dan mengantisipasi ancaman serangan siber nasional, terutama saat pelaksanaan Asian Games 2018 mendatang.

“Yang nyata (serangan) Asian Games. Belajar dari event-event olahraga, hampir semua sudah berbasis sistem digital mulai ticketing dan sebagainya. Itu yang juga harus kita waspadai,” ujar Syahrul di Ruang Rapat Parikesit Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (19/7/2018).

Baca juga: Ojek Online Ancam Demo saat Asian Games, Polri Minta Kepentingan Bangsa Dikedepankan

Antisipasi ini berkaca dari penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin di Pyeongchang, Korea Selatan, pada Februari lalu yang sempat mengalami serangan siber jelang waktu pelaksanaan.

Saat itu, sempat terjadi serangan siber di penjualan tiket, sehingga mengganggu jalannya acara.

Syahrul mengatakan, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk ikut menjaga keamanan Asian Games 2018 yang rencananya akan digelar di dua wilayah yakni Jakarta dan Palembang pada 18 Agustus hingga 2 September mendatang.

Baca juga: Kapolda Jateng Jadi Pelari Pertama Pembawa Api Obor Asian Games 2018 di Solo

Di sisi lain, Syahrul juga menuturkan, tugas BSSN harus mengamankan sektor-sekror vital di pemerintah dan publik.

Road map (peta jalan) ada strategi keamanan siber nasional ini sedang dimatangkan. Diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan di bidang siber,” tutur Syahrul.

Lebih lanjut, Syahrul menuturkan tugas dan kewenangan BSSN telah diatur dalam Perpres Nomor 133 Tahun 2017.

Baca juga: IPW: Penerapan Ganjil Genap Jelang Asian Games Efektif Kurangi Macet

Sebagai informasi pada 19 Mei 2017 presiden menetapkan Perpres Nomor 53 Tahun 2017 Tentang BSSN dan pada tanggal 16 Desember 2017 presiden merevisi melalui Perpres Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 53 Tahun 2017 tentang BSSN.

“Dari perpres tadi (Perpres Nomor 133 Tahun 2017) dikatakan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengkonsolidasikan itu dasar hukum bagi BSSN untuk menggabungkan siber-siber sektor untuk bisa bekerjasama, karena harus bisa bersama-sama,” kata dia.

“Konsepnya secara oeprasional nantinya akan membentuk National Cyber Security Center. Nanti secara nasional BSSN yang akan mengkoordinasi,” Syahrul menambahkan.

Kompas TV Acara kirab obor Asian Games berlangsung meriah dengan gelaran beragam kesenian tradisional.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com