Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Maharani Memahami Sikap SBY yang Memilih untuk Menunggu

Kompas.com - 11/07/2018, 20:25 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Puan Maharani menilai wajar jika Partai Demokrat menunggu siapa calon wakil presiden yang dipilih Joko Widodo atau Prabowo Subianto, sebelum menentukan langkah politiknya pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

"Ya boleh-boleh saja ya seperti itu. Semuanya memang sekarang sedang saling melihat," ujar Puan saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta pada Rabu (11/7/2018).

"Bukan cuma kami saja. Partai pemerintah dan di luar pemerintah juga sekarang saling melihat siapa calonnya, siapa pendampingnya dan bagaimana kekuatannya. Dinamika politik seperti ini wajar saja setiap lima tahun," kata Puan.

Meski demikian, Puan mengatakan bahwa langkah Partai Demokrat itu tidak akan mengubah waktu Jokowi mengumumkan calon wakil presidennya.

Baca juga: SBY: Saat Jokowi dan Prabowo Umumkan Cawapres Jadi "Game Changer"

Jokowi beserta partai politik koalisinya akan tetap mengumumkan cawapres pada waktunya, tidak terpengaruh faktor eksternal.

"Tidak ada aturan yang menyatakan capres incumbent harus duluan. Kan sesuai aturannya saja. Pendaftaran dimulai awal sampai 10 Agustus. Jadi enggak perlu karena incumbent, lalu harus duluan. Ya sesuai aturan saja. Karena pendaftaran, ya kita daftar," ujar Puan.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, pihaknya belum menentukan capres dan cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2019.

Partai Demokrat masih menunggu siapa cawapres yang akan diusung Joko Widodo atau Prabowo Subianto.

Baca juga: Sosok AHY Dinilai Kurang Menjual karena Label "Änak SBY"

Menurut SBY, waktu Jokowi maupun Prabowo mengumumkan cawapres merupakan saat yang sangat menentukan dan ditunggu.

Ketika ini terjadi, maka ini akan menjadi momentum perubahan keadaan alias game changer. Hal ini berdasarkan pada pengalamannya dua kali mencalonkan diri sebagai presiden, kata SBY.

"Saya sebagai seorang veteran capres, dua kali menjadi capres. Memang yang akan mengubah keadaan nanti ketika Jokowi dan Prabowo mengumumkan siapa cawapresnya. Itu akan menjadi game changer," kata SBY di kediamannya di Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Kompas TV SBY menekankan jika internal partai demokrat tengah mendiskusikan soal sikap politik partai di Pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gugus Tugas Sinkronisasi Tidak Cerminkan Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Gugus Tugas Sinkronisasi Tidak Cerminkan Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Gerindra Akan Duetkan Kader dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Gerindra Akan Duetkan Kader dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Nasional
Bersinergi dengan IJN Malaysia, Holding RS BUMN Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan

Bersinergi dengan IJN Malaysia, Holding RS BUMN Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan

Nasional
Datang ke Papua, Wapres: Saya Ingin Pastikan Pembangunan Berjalan dengan Baik

Datang ke Papua, Wapres: Saya Ingin Pastikan Pembangunan Berjalan dengan Baik

Nasional
Tak Mau Asal Terima Tawaran Kelola Tambang, Muhammadiyah: Kami Ukur Kemampuan Dulu...

Tak Mau Asal Terima Tawaran Kelola Tambang, Muhammadiyah: Kami Ukur Kemampuan Dulu...

Nasional
Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri

Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri

Nasional
Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Sikapi Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Sikapi Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Nasional
Jokowi Resmikan Persemaian Mentawir di Kalimantan Timur

Jokowi Resmikan Persemaian Mentawir di Kalimantan Timur

Nasional
DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

Nasional
Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

Nasional
Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

Nasional
Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

Nasional
Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

Nasional
Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com