Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI-Polri Terbuka untuk Para Santri

Kompas.com - 30/06/2018, 16:58 WIB
Yoga Sukmana,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI dan Polri membuka pintu seluas-luasnya bagi lulusan pesantren yang ingin bergabung menjadi anggota.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, pihaknya terbuka untuk memupuk persatuan dan kesatuan serta nasionalisme lewat jalur pendidikan militer, termasuk untuk para santri.

"Pendidikan di militer memiliki kurikulum yang mengarah ke sana jadi kurikulum kekinian," ujar Hadi di Pesantren Alkhairaat, Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (30/6/2018).

Saat ini, kata Panglima, TNI sudah banyak menarik lulusan pesantren atau siswa dengan kemampuan ilmu agama yang baik untuk masuk ke dalam akademi militer, akademi angkatan laut, ataupun akademi angkatan udara.

Panglima memastikan, keterbukaan TNI untuk para lulusan pesantren akan diteruskan agar menghasilkan tentara-tentara yang tak hanya ahli dalam hal militer, namun juga ahli agama.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian juga mengatakan, pihaknya sudah banyak merekrut siswa-siswa di akademi polisi yang berasal dari pesantren.

Namun, Kapolri mengingatkan, bagi para santri yang berminat menjadi anggota Polri, maka perlu memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan untuk masuk di akademi kepolisian, termasuk dalam hal kesehatan.

"Di Posko sudah ada yang dari pesantren dari ormas NU, Muhamadiyah AlKhairaat juga. Kami sangat welcome di jenjang pendidikan manapun," kata Kapolri.

"Mau di Tamtama, Bintara, Perwira tetapi kan ada syarat yang lain yang harus juga dipersiapkan seperti kesehatan dan psikologi," sambung dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com