JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa seluruh rakyat memiliki kebebasan dalam menentukan pemimpinnya. Ia mengatakan, kekuasaan hanyalah alat guna menciptakan kebijakan dan program dalam mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.
"Dan dalam memeroleh kekuasaan itu, rakyatlah yang berdaulat. Rakyat merdeka dalam memilih pemimpinnya," ujar Hasto melalui keterangan tertulisnya, Rabu (27/6/2018).
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto mengingat jelang penyelenggaraan Pilkada muncul praktik-praktik menghalalkan segara cara untuk menang.
Ia menyebut ada pihak yang berpikiran sempit dengan memanipulasi daftar pemilih tetap, menggunakan alat penyelenggara pemilu yang seharusnya netral, politik uang, hingga menghilangkan hak pilih warga.
Baca juga: Cerita SBY Mengacungkan 10 Jari Usai Mencoblos di Cikeas
“PDI Perjuangan sangat prihatin terhadap praktik politik menghalalkan cara tersebut. Ambisi orang per orang dan kelompok menjadi begitu dominan, dan merusak keadaban politik kita," kata Hasto.
"Sampai ada tokoh nasional berbicara tentang identitas pemimpin hanya dari air minumnya dari mana, dan makan daging dari mana, kamu sukunya apa," ucapnya.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan menang atau kalah dalam pilkada bukanlah kiamatnya demokrasi.
Baca juga: Golkar Bantah Airlangga Adu Domba Jokowi-Megawati
Ia pun berharap seluruh pihak yang berkontestasi tidak mengorbankan demokrasi hanya demi kepentingan kekuasaan.
Demokrasi, kata Hasto, harus menjadi ukuran peradaban politik Indonesia.
“Ibu Megawati selalu berpesan bahwa menang dan kalah hanya lima tahun. Kalah kita perbaiki diri dan menang jangan korupsi. Maka sebaiknya, semua pihak memerjuangkan kualitas demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jangan pernah memprovokasi rakyat dengan pemikiran sempit, apalagi kerdil," ujar Hasto.