Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Jangan Provokasi Rakyat dengan Pemikiran Sempit

Kompas.com - 27/06/2018, 10:24 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa seluruh rakyat memiliki kebebasan dalam menentukan pemimpinnya. Ia mengatakan, kekuasaan hanyalah alat guna menciptakan kebijakan dan program dalam mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

"Dan dalam memeroleh kekuasaan itu, rakyatlah yang berdaulat. Rakyat merdeka dalam memilih pemimpinnya," ujar Hasto melalui keterangan tertulisnya, Rabu (27/6/2018).

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto mengingat jelang penyelenggaraan Pilkada muncul praktik-praktik menghalalkan segara cara untuk menang.

Ia menyebut ada pihak yang berpikiran sempit dengan memanipulasi daftar pemilih tetap, menggunakan alat penyelenggara pemilu yang seharusnya netral, politik uang, hingga menghilangkan hak pilih warga.

Baca juga: Cerita SBY Mengacungkan 10 Jari Usai Mencoblos di Cikeas

“PDI Perjuangan sangat prihatin terhadap praktik politik menghalalkan cara tersebut. Ambisi orang per orang dan kelompok menjadi begitu dominan, dan merusak keadaban politik kita," kata Hasto.

"Sampai ada tokoh nasional berbicara tentang identitas pemimpin hanya dari air minumnya dari mana, dan makan daging dari mana, kamu sukunya apa," ucapnya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan menang atau kalah dalam pilkada bukanlah kiamatnya demokrasi.

Baca juga: Golkar Bantah Airlangga Adu Domba Jokowi-Megawati

Ia pun berharap seluruh pihak yang berkontestasi tidak mengorbankan demokrasi hanya demi kepentingan kekuasaan.

Demokrasi, kata Hasto, harus menjadi ukuran peradaban politik Indonesia.

“Ibu Megawati selalu berpesan bahwa menang dan kalah hanya lima tahun. Kalah kita perbaiki diri dan menang jangan korupsi. Maka sebaiknya, semua pihak memerjuangkan kualitas demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jangan pernah memprovokasi rakyat dengan pemikiran sempit, apalagi kerdil," ujar Hasto.

Kompas TV Anggaran yang dikeluarkan oleh KPU untuk memfasilitasi para pemilih pun tidak sedikit.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com