KILAS

Kilas Daerah Semarang

Wali Kota Semarang Kecewa Lihat Ruang Menyusui Mirip Gudang

Kompas.com - 22/06/2018, 16:45 WIB
Aningtias Jatmika,
Kurniasih Budi

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kepala Lurah Sampangan, Gajahmungkur, Kota Semarang, Supono, hanya terdiam tatkala ditegur oleh Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi perihal ruang laktasi atau menyusui yang tak layak di Kantor Kelurahan tersebut.

"Kalau ruang laktasi ya harus yang bersih, jangan malah seperti gudang," kata Wali Kota yang akrab disapa Hendi itu sambil geleng-geleng kepala ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Kamis (21/6/2018) di Kantor Kelurahan Sampangan.

Menurut Hendi, ruang laktasi merupakan fasilitas yang amat penting sebagai penunjang pelayanan kepada masyarakat di Kota Semarang.

Oleh sebab itu, Hendi terus mendorong agar setiap kantor kelurahan di Kota Semarang menyediakan fasilitas senyaman mungkin bagi ibu menyusui.

(Baca: Lagi, Kota Semarang Berpredikat sebagai Kota Sehat)

Upaya tersebut memang merupakan salah satu program Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan standardisasi pelayanan.

"Mulai tahun lalu kantor-kantor Kelurahan di Kota Semarang kita buat standardisasinya, mulai dari kebersihannya sampai fasilitas-fasilitas penunjang pelayanannya. Kondisi yang seperti ini menjadi catatan penting," jelas Hendi.

Kantor Kelurahan Sampangan menjadi salah satu tempat yang disidak oleh Hendi pada hari pertama kerja setelah libur Hari Raya Idul Fitri 1439 H.

Di samping memeriksa kondisi kantor-kantor pelayanan Pemerintah Kota Semarang, Hendi juga mengecek daftar kehadiran pegawai.

(Baca: Pelayanan Publik di Kota Semarang Dinilai Memuaskan)

Hasilnya, ia tidak mendapati satu pun pegawai yang absen pada hari pertama masuk kerja itu.

Sidak tersebut, kata politisi PDI Perjuangan itu, telah menjadi rutinitas tahunan setiap usai libur panjang, termasuk Lebaran. Hal ini ia lakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Tapi menurut saya yang terpenting adalah kualitas, bukan kuantitasnya. Jadi, percuma juga kalau masuk semua, tapi pelayanannya masih setengah-setengah," tuturnya.

Baca tentang

Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
komentar di artikel lainnya
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com