Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPATK: Penelusuran Aktivitas Keuangan Teroris Masih Berlangsung

Kompas.com - 24/05/2018, 13:39 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badarudin menyatakan, penelusuran aktivitas keuangan teroris di Indonesia masih berlangsung. PPATK, kata dia, masih melakukan penelitian terkait hal ini.

"Sedang diteliti. Pemeriksaan terus berlangsung," ujar Kiagus Ahmad di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Kiagus Ahmad mengungkapkan, hingga saat ini penelusuran terus berlangsung. Pihaknya pun berkoordinasi dengan Densus 88 terkait penyelidikan dan pengembangan.

Meskipun demikian, ia mengaku belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut mengenai penelusuran tersebut. 

Baca juga: PPATK Temukan 52 Transaksi Mencurigakan Terkait Pilkada

"Belum bisa kita pastikan 100 persen, sedang dalam pengembangan," jelas Kiagus Ahmad.

Sebelumnya, Kiagus Ahmad mengaku pihaknya sedang melakukan penelusuran terkait aktivitas keuangan teroris di Indonesia. Menurut dia, ada di antara aktivitas keuangan tersebut menggunakan uang tunai atau cash.

Ia menuturkan, sebenarnya PPATK sudah memiliki database aktivitas sejumlah pelaku teror di Indonesia. Namun, serangkaian peristiwa teror di Jawa dan Sumatera beberapa waktu terakhir ini membuat PPATK dan Densus 88 harus kembali memperbarui database itu.

"Kami punya database, tapi perkembangan terakhirnya ini sedang kami ikuti lagi," ungkap Kiagus Ahmad di Istana Presiden.

Kompas TV Direktur The Wahid Foundation Yenny Wahid menilai, ada dua tren yang jadi pemicu aksi terorisme dilakukan oleh perempuan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com