Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengakuan Sopir Truk soal Pungli yang Bikin Jokowi Terkejut...

Kompas.com - 09/05/2018, 08:55 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pagi itu, penampilan tamu-tamu Presiden Joko Widodo berbeda dari biasanya. Sebagian besar dari mereka tampil santai dengan mengenakan kaos oblong, celana jeans hingga sandal jepit.

Padahal, jenis pakaian tersebut biasanya haram untuk dikenakan di lingkungan Istana. Tanda larangan itu bahkan sudah diletakkan di pintu masuk pemeriksaan.

Namun, tamu Jokowi pagi itu istimewa. Mereka adalah sopir truk yang datang dari sejumlah daerah di pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan.

"Presiden tidak ingin mereka tampil berbeda dan tidak mau membebani mereka dengan harus menggunakan model pakaian tertentu," kata Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Baca juga: Sopir Truk Mengeluh Banyak Pungli, Presiden Jokowi Kaget

"Karena yang utama bagi Presiden adalah masukan dari para pengemudi tersebut," tambahnya.

 

Pungli

Benar saja. Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/5/2018) itu, Jokowi memang mendengarkan keluhan para sopir truk satu per satu.

Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah soal pungutan liar oleh preman di jalan. Pungli ini terjadi di lintas Sumatera mulai dari Aceh hingga Lampung.

Ada juga yang mengeluhkan pungli oleh preman di Samarinda-Balikpapan.

Baca juga: Sopir Truk Mengeluh Banyak Pungli, Presiden Jokowi Perintahkan Sikat Semuanya

 

Bahkan, pungli oleh preman ini juga terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya, seperti di Marunda dan Cakung-Cilincing.

"Kita lewat warung wajib bayar, kalau enggak bayar kaca pecah, kalau enggak golok sampai di leher, kalau tidak ban kita disobek, itu siang bolong," kata salah satu sopir yang mengeluhkan pungli di lintas Sumatera.

Sopir lainnya menjelaskan, modus pungli oleh preman ini adalah dengan memberikan cap di truk.

Setiap kali mobil dicap, maka mereka harus membayar sejumlah uang. Tiap wilayah memiliki cap yang berbeda-beda.

Baca juga: Bertahun-tahun Palak Sopir Truk di Tegal Alur, 5 Preman Dibekuk Polisi

Tarif yang diminta juga bervariasi, mulai dari puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan sampai jutaan.

"Bervariasi, berapa yang diingat dia saja, kalau Rp 200.000 ya Rp 200.000, kalau Rp 2 Juta ya Rp 2 Juta," kata seorang sopir.

Selain oleh preman, ada juga sopir yang mengeluhkan pungli oleh oknum aparat polisi hingga petugas dinas perhubungan. Biasanya, pungli ini terjadi karena muatan truk yang berlebih.

"Pak polisi biasanya baik-baik, kalau Pak polisi mintanya kecil, kalau Dishub dengan ancaman kalau tidak bayar nanti mobil ditahan, dikandangi," kata dia.

Baca juga: Sopir Truk Curhat ke Jokowi soal Pungli, Kadishub Bilang Saya Baru Tahu

"Kita enggak tau batas bawah dan batas atas gimana, biar kita enggak overload, biar enggak diminta sama dishub," tambahnya.

Di luar soal pungli, ada juga seorang sopir truk yang menggunakan kesempatan tersebut untuk mengeluhkan iring-iringan pengawalan pejabat yang kerap arogan.

Pengawalan oleh polisi kerap meminta truk untuk buru-buru menepi ke bahu jalan. Padahal, jika buru-buru menepi, dampaknya bisa sangat berbahaya.

"Truk bisa terguling," kata dia.

Halaman:


Terkini Lainnya

Ahli Hukum: Tak Mungkin Jaksa Agung Limpahkan Wewenang ke Jaksa KPK

Ahli Hukum: Tak Mungkin Jaksa Agung Limpahkan Wewenang ke Jaksa KPK

Nasional
Istri Ungkap SYL Suka Marah jika Ia Masih Beli Tas

Istri Ungkap SYL Suka Marah jika Ia Masih Beli Tas

Nasional
Brimob Keliling Kejagung Disebut Rangkaian dari Penguntitan Jampidsus

Brimob Keliling Kejagung Disebut Rangkaian dari Penguntitan Jampidsus

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi di PT PGN

KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi di PT PGN

Nasional
KPK Panggil Pengacara Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

KPK Panggil Pengacara Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Nasional
Kejagung Serahkan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus ke Propam Polri

Kejagung Serahkan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus ke Propam Polri

Nasional
Surya Paloh Disebut Tetap Meminta Organisasi Sayap Nasdem Lanjutkan Kegiatan yang Didanai Kementan

Surya Paloh Disebut Tetap Meminta Organisasi Sayap Nasdem Lanjutkan Kegiatan yang Didanai Kementan

Nasional
Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Nasional
Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Nasional
Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Nasional
Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Nasional
Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Nasional
Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Nasional
Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com