Nasdem Bahas Pencegahan Korupsi dengan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny Plate mengatakan, Nasdem mendiskusikan pencegahan korupsi saat berkunjung ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (13/3/2018).

Johnny mengatakan, kunjungan ini merupakan kunjungan balasan DPP Partai Nasdem setelah sebelumnya KPK berkunjung ke DPP Partai Nasdem.

Menurut dia, diskusi pencegahan korupsi merupakan salah satu dari banyak topik yang dibahas dengan KPK.

"Diskusinya itu banyak sekali. Bagaimana kita bersama-sama untuk membangun sistem ketatanegaraan yang baik, bagaimana kita bisa membangun pencegahan korupsi yang lebih efektif," kata Johnny, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

(Baca juga: Sekjen Nasdem Sambangi Gedung KPK)

Dia mengatakan, pihaknya diterima oleh dua Wakil Ketua KPK yakni Basaria Panjaitan dan Alexander Marwata, serta Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.

Dalam diskusi ini, pihaknya juga membahas tentang bagaimana membangun kerja sama parpol dengan penegak hukum yang berwenang memberantas korupsi, terutama KPK.

Johnny menyatakan, parpol tentu punya kepentingan memajukan bangsa salah satunya bekerja sama dengan KPK untuk mencegah korupsi.

"Agar parpol ini betul-betul bisa menjadi sumber rekrutmen pemimpin-pemimpin nasional, pemimpin-pemimpin yang benar benar dibutuhkan oleh negara," ujar Johnny.

(Baca juga: Nasdem, Parpol Baru di Lingkar Kekuasaan)

Kedua pihak juga sepakat membangun moralitas bangsa, yang merupakan sumber utama mencegah dan memberantas korupsi.

"Jadi intinya KPK dan parpol jangan ada jaraknya. Kami datang justru untuk menghapus jarak itu," kata Johnny.

"Dan untuk menjembatani agar komunikasi antara parpol dan KPK bisa lebih baik, agar usaha kita bersama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi itu bisa lebih efektif lagi," ujar dia.

Sementara itu, Pahala mengatakan, bersama DPP Partai Nasdem, pihaknya mendiskusikan tentang penguatan partai.

"Partai itu dalam struktur demokrasi harus ada dan kuat," ujar Pahala.

Selain itu, pihaknya juga membahas soal biaya politik untuk kader yang maju kontestasi dan sistem pilkada. Upaya pencegahan kader terjerat korupsi menurut dia bisa dilakukan melalui partai.