Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rupiah Melemah, Ketua DPR Khawatir soal Utang Negara

Kompas.com - 07/03/2018, 22:46 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan, utang luar negeri pemerintah hingga akhir Februari 2018 lalu sudah mencapai Rp 4.754 triliun.

Ia mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan kemampuan membayar utang di tengah depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Sebab, menurutnya, depresiasi kurs rupiah yang dalam beberapa waktu terakhir menyentuh angka Rp 13.800 per dolar AS juga bisa berimbas ke beban dalam membayar utang.

“Imbasnya ke pembayaran cicilan utang luar negeri yang makin membebani APBN,” ujar Bambang dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/2/2018).

(Baca juga: Rupiah Melemah, Darmin Sebut Tidak Perlu Khawatir soal Utang)

 

Oleh karena itu, Bambang meminta Komisi XI DPR mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengelola utang negara. Ia juga mengingatkan pemerintah agar menggunakan dana hasil utang untuk sektor-sektor produktif.

“Sehingga mampu menghasilkan penerimaan negara,” ujarnya.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini mengatakan, Kementerian Keuangan harus memberi perhatian soal rendahnya penerimaan negara. Salah satunya dengan terus menggenjot pendapatan dari pajak.

"Kementerian Keuangan terutama Direktorat Jenderal Pajak harus memenuhi target penerimaan pajak 2018,” ujar Bambang.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai tidak perlu khawatir soal utang luar negeri Indonesia yang jumlahnya cukup besar.

(Baca juga: Komentar IMF Ketika Sering Dikaitkan dengan Utang oleh Warga Indonesia)

 

Hal itu diungkapkan untuk menanggapi kondisi melemahnya rupiah terhadap dolar AS.

"Utang kita kenaikannya (sekarang) mungkin sedikit lebih cepat dibandingkan masa lalu, iya. Tapi, tetap saja yang namanya beban utang kita tidak termasuk tinggi di antara negara manapun," kata Darmin saat ditemui di kantornya, Rabu (7/3/2018).

Darmin menuturkan, utang luar negeri Indonesia dipakai untuk dana pembangunan proyek infrastruktur.

Manfaat dari pembangunan infrastruktur ini tidak bisa dirasakan dalam jangka pendek, melainkan baru bisa terasa untuk jangka menengah maupun panjang.

Kompas TV Bank Indonesia memastikan akan terus melakukan stabilisasi rupiah melalui operasi pasar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com