Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Temui TKI yang Viral di Media Sosial karena Tak Digaji Majikan

Kompas.com - 21/02/2018, 09:10 WIB
Abba Gabrillin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Luar Negeri melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang, Malaysia, menemui seorang tenaga kerja asal Kupang, NTT, Petronela Nahak.

Petronela yang dipanggil Ida Nahak tersebut sebelumnya viral di media sosial karena tak digaji majikannya.

Setelah menerima informasi tersebut, KJRI Penang berkoordinasi dengan kepolisian Pulau Penang dan mendatangi rumah majikan.

"Saat ditemui di rumah majikannya, Ida Nahak, yang belakangan diketahui memiliki nama asli Petronela Nahak, dalam keadaan sehat dan aman," ujar Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu RI Lalu Muhammad Iqbal dalam keterangan tertulis, Selasa (20/2/2018).

Petronela kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Menurut Petronela, ia berangkat ke Malaysia pada 2009 dan bekerja secara legal. Petronela mengaku tidak mengalami kekerasan fisik apa pun.

Namun, dia mengaku tidak diberikan upah dan tidak diizinkan pulang oleh majikan. Kepolisian masih akan melakukan pendalaman terhadap dua pengakuan tersebut.

Ida Nahak alias Petronela Nahak diberitakan sedang mengalami masalah dalam pekerjaannya dan meminta bantuan perwakilan RI untuk membantu.

Sebelumnya, dalam berita yang viral di media sosial, Petronela disebut tidak diizinkan pulang selama tujuh tahun dan tidak dibayarkan gajinya.

Namun, saat ini dia sudah dibawa ke selter KJRI Penang sambil menunggu penyelesaian kasusnya.

"Hari ini kami akan bertemu agen perekrut untuk menyelesaikan hak-hak yang bersangkutan", ucap Neni Kurniawati, diplomat wanita anggota Tim Perlindungan WNI KJRI Penang, yang menangani langsung kasus ini.

Lalu Muhammad Iqbal mengimbau kepada masyarakat jika mengetahui ada WNI/TKI di luar negeri yang menghadapi masalah, segera diadukan atau dilaporkan ke hotline Perlindungan WNI Kemenlu.

Dengan demikian, pihak Kemenlu dapat segera memberikan pertolongan yang dibutuhkan.

"Jika seorang WNI menghadapi masalah di luar negeri, yang dibutuhkan pasti pertolongan secepatnya, segera adukan atau laporkan kepada kami dengan informasi sedetail mungkin," kata Iqbal.

Hotline Perlindungan WNI Kemlu di +62 812 900 700 27.

Kompas TV Dubes Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana mengusulkan moratorium pengiriman TKI ke Malaysia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com