Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/02/2018, 18:49 WIB
Estu Suryowati,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Bulan Bintang (PBB) menggugat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/ISI/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra memasukkan sendiri gugatan tersebut ke Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) di Jakarta, pada Senin (19/2/2018).

Gugatan ini dilayangkan lantaran Yusril merasa ada konspirasi yang menyebabkan PBB tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2019.

Yusril berharap persoalan ini bisa selesai di meja mediasi. Namun, jika tidak selesai, dia memastikan akan menempuh jalur pidana.

(Baca juga: PBB Gagal Jadi Peserta Pemilu 2019, Yusril Duga akibat Dua Hal Ini)

Akan tetapi, lanjut Yusril, kalaupun nanti pihaknya memenangkan gugatan, PBB tetap dalam posisi dirugikan. Pasalnya, pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu sudah lewat.

Kemarin Minggu (18/2/2018) 14 partai politik peserta pemilu 2019 ditambah empat partai lokal Aceh telah mendapatkan nomor urut.

"Ini menjadi masalah kalaupun kami dimenangkan oleh Bawaslu. Kami sudah dirugikan tidak ikut dalam pengundian nomor urut," kata Yusril dalam konferensi pers, di Gedung Bawaslu RI.

Yusril bahkan mengingat kembali PBB pernah mengalami hal serupa. Lima tahun silam, PBB harus melakukan upaya hukum untuk menjadi peserta Pemilu 2014.

"Akhirnya dikasih nomor terakhir sesudah partai lokal," kata dia.

(Baca juga: Yusril: Masa gara-gara 6 Orang Terlambat ke KPU, PBB Tak Bisa Ikut Pemilu?)

Ketika ditanyakan apa ruginya mendapatkan nomor buncit, Yusril mengatakan bukan soal urutan nomor. Melainkan, publikasi besar-besaran saat pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pemilu 2019 tadi malam, telah membuat citra PBB turun karena sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat.

"Politik ini kan image. Kalau tadi malam semua parpol datang dan PBB dinyatakan tidak lolos dan tidak ikut pemilu, bisa Anda bayangkan apa yang terjadi pada seluruh pengurus dan anggota di daerah? Mereka semua down," kata Yusril.

Dia pun berharap proses di Bawaslu segera membuahkan hasil. Sebab, PBB sudah mengalami kesulitan menjadi peserta pemilu dua kali.

"Secara politik kami dirugikan, didzalimi terus. Mudah-mudahan rakyat bisa menilai dengan fair," ucapnya.

Kompas TV Rapat penetapan calon peserta Pemilu 2019 berlangsung di Hotel Mercure, Harmoni, Jakarta Pusat.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com