Kalaupun Menang Gugatan, Yusril Tetap Merasa Dirugikan

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra memasukkan sendiri gugatan tersebut ke Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) di Jakarta, pada Senin (19/2/2018).

Gugatan ini dilayangkan lantaran Yusril merasa ada konspirasi yang menyebabkan PBB tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2019.

Yusril berharap persoalan ini bisa selesai di meja mediasi. Namun, jika tidak selesai, dia memastikan akan menempuh jalur pidana.

Akan tetapi, lanjut Yusril, kalaupun nanti pihaknya memenangkan gugatan, PBB tetap dalam posisi dirugikan. Pasalnya, pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu sudah lewat.

Kemarin Minggu (18/2/2018) 14 partai politik peserta pemilu 2019 ditambah empat partai lokal Aceh telah mendapatkan nomor urut.

"Ini menjadi masalah kalaupun kami dimenangkan oleh Bawaslu. Kami sudah dirugikan tidak ikut dalam pengundian nomor urut," kata Yusril dalam konferensi pers, di Gedung Bawaslu RI.

Yusril bahkan mengingat kembali PBB pernah mengalami hal serupa. Lima tahun silam, PBB harus melakukan upaya hukum untuk menjadi peserta Pemilu 2014.

"Akhirnya dikasih nomor terakhir sesudah partai lokal," kata dia.

Ketika ditanyakan apa ruginya mendapatkan nomor buncit, Yusril mengatakan bukan soal urutan nomor. Melainkan, publikasi besar-besaran saat pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pemilu 2019 tadi malam, telah membuat citra PBB turun karena sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat.

"Politik ini kan image. Kalau tadi malam semua parpol datang dan PBB dinyatakan tidak lolos dan tidak ikut pemilu, bisa Anda bayangkan apa yang terjadi pada seluruh pengurus dan anggota di daerah? Mereka semua down," kata Yusril.

Dia pun berharap proses di Bawaslu segera membuahkan hasil. Sebab, PBB sudah mengalami kesulitan menjadi peserta pemilu dua kali.

"Secara politik kami dirugikan, didzalimi terus. Mudah-mudahan rakyat bisa menilai dengan fair," ucapnya.