Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arsul Sani: PPP Tak Ingin "Ge-er" Calonkan Ketum Jadi Cawapres Jokowi

Kompas.com - 17/02/2018, 17:06 WIB
Abba Gabrillin,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan partainya belum membicarakan siapa yang pantas dicalonkan untuk mendampingi Joko Widodo pada Pilpres 2019 mendatang. Termasuk untuk mengusung ketua umum PPP sebagai calon wakil presiden.

"Kami tidak mau ikut "ge er" (gede rasa) mencalonkan ketua umum untuk jadi cawapres," kata Arsul saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).

Menurut Arsul, apabila belakangan ini ada momentum pertemuan antara Ketua Umum PPP Romahurmuziy dan Presiden Joko Widodo, hal itu hanya terjadi secara kebetulan.

Arsul mengatakan, sejauh ini PPP tetap menyerahkan kebebasan kepada Jokowi untuk memilih calon wakil presiden yang akan mendampingi pada Pilpres 2019.

"Ini kan ibarat pengantin, enggak bisa kami paksa berjodoh dengan si A atau si B. Tapi PPP sebagai partai belum mengambil keputusan untuk mencawapreskan Pak Romi," kata Arsul.

Baca juga : Wasekjen PPP: Hak Cak Imin Ngaku Didorong Jadi Cawapres Jokowi

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku didorong kader PKB untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019.

Saat ini, Cak Imin mengaku terus berkonsultasi dengan para kiai Nahdatul Ulama (NU), serta meminta tausiyah dan masukan perihal rencana maju pada Pilpres 2019.

Dukungan tersebut juga nantinya akan dibahas di musyawarah pimpinan nasional PKB tahun depan.

Baca juga : Cak Imin: Kader PKB Ingin Saya Jadi Cawapres Jokowi

 

Kompas TV Namun, keputusan itu baru akan diumumkan tanggal 3 Juni mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

Nasional
Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

Nasional
Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

Nasional
Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

Nasional
Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Nasional
Puji Penghijauan di Balikpapan dan Surabaya, Jokowi: Kota Lain Saya Tunggu ...

Puji Penghijauan di Balikpapan dan Surabaya, Jokowi: Kota Lain Saya Tunggu ...

Nasional
Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

Nasional
Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

Nasional
Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

Nasional
PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

Nasional
Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Nasional
Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas, dan Perempuan

Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas, dan Perempuan

Nasional
Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis Jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis Jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com