Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen PPP: Hak Cak Imin 'Ngaku' Didorong Jadi Cawapres Jokowi

Kompas.com - 17/02/2018, 13:50 WIB
Robertus Belarminus,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi mengatakan, pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar soal menjadi calon wakil presiden pendamping Presiden Joko Widodo, merupakan hak pribadi dan PKB.

Cak Imin, sapaan Muhaimin, sebelumnya mengaku didorong kader PKB untuk menjadi pendamping Jokowi.

"Ah, itu kan haknya Cak Imin saja ngaku begitu, yang penting PPP enggak ngaku begitu kan. Siapa saja, Pak Romy (Ketua Umum PPP Romahurmuziy) nanti ngaku begitu, ya itu haknya masing-masing," kata Ahmad saat ditemui disebuah acara diskusi, di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).

(Baca juga : Cak Imin: Kader PKB Ingin Saya Jadi Cawapres Jokowi)

PPP sebagai salah satu partai koalisi pemerintah, menurut dia, menyerahkan soal calon wakil kepada Presiden Joko Widodo.

Meski begitu, lanjut Ahmad, PPP sudah menyampaikan kriteria calon yang diinginkan PPP kepada Jokowi.

"Kalau PPP baru memberikan kriteria calon wakil presiden yang digandeng Pak Jokowi apa saja, yaitu santri atau muslim, muda, berintelektual, integritas, ini yang terpenting," ujar Ahmad.

Sosok santrinya juga harus yang punya integritas.

"Mana yang berintegritas teman-teman tahulah," ujar Ahmad tanpa menjelaskan.

(Baca juga : Ini Respons Muhaimin Iskandar terhadap Dukungan Jadi Cawapres 2019)

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago mengatakan, NasDem menyerahkan siapa wakil untuk Pilpres 2019 ke tangan Presiden Jokowi.

"NasDem selalu berprinsip bahwa mendukung itu tanpa syarat. Untuk cawapres pun kita akan serahkan kepada presiden yang kita dukung," ujar Irma.

Sejauh ini, di antara partai koalisi, Irma mengatakan belum ada pembicaraan soal siapa yang bakal mendampingi Jokowi di Pilpres 2019.

"Yang masih kita lakukan bagaimana Pak Jokowi ditingkatkan elektabilitasnya dan masyarakat betul-betul yakin bahwa Pak Jokowi memang pilihan yang harus dipilih 2019. Jadi kerja-kerja politik seperti itu yang masih kami lakukan," ujar Irma.

Muhaimin sebelumnya mengaku didorong kader PKB untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Jokowi pada Pemilihan Presiden 2019.

"Dari aspirasi yang saya himpun, kader PKB ingin saya cadi cawapres Pak Jokowi pada Pilpres tahun depan," kata Muhaimin, usai konsolidasi PKB se-Jatim di Surabaya, Jumat (16/2/2018).

Ia mengaku terharu karena dorongan untuk menjadi cawapres tidak hanya dari massa PKB di Pulau Jawa.

"Tapi merata di seluruh Indonesia. Saya berterima kasih dan saya terharu," ucap Cak Imin.

(Baca juga: Jokowi Dinilai Tengah Promosikan Cak Imin Jadi Cawapres)

Saat ini, Cak Imin mengaku terus berkonsultasi dengan para kiai Nahdatul Ulama (NU), serta meminta tausiyah dan masukan perihal rencana maju pada Pilpres 2019.

Dukungan tersebut juga nantinya akan dibahas di musyawarah pimpinan nasional PKB tahun depan.

"Aspirasi ini akan direspons melalui mekanisme partai di forum Muspimnas (Musyawarah Pimpinan Nasional) PKB. Dan akan diputuskan awal Juni 2019," ucap Cak Imin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com