Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Terima Suap Bakamla, Eva Sundari Duga Namanya Dicatut

Kompas.com - 24/01/2018, 20:55 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari membantah keras telah menerima suap proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini, Rabu (24/1/2018), nama Eva Sundari disebut menerima uang suap proyek di Bakamla.

"Saya tidak pernah mengetahui rencana, diajak rapat, ataupun melakukan lobi-lobi," ujar Eva Sundari kepada Kompas.com, Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Esa, Fahmi Darmawansyah, dalam BAP-nya mengatakan, ia menyerahkan uang Rp 24 miliar untuk mengurus proyek Bakamla dan diberikan kepada staf khusus Kepala Bakamla, Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi

Kemudian, uang itu disalurkan untuk Balitbang PDI Perjuangan Eva Sundari, Komisi I DPR Fayakhun Andriadi, Komisi XI DPR Bertus Merlas dan Donny Imam Priambodo, Wisnu dari Bappenas, dan pihak di Direktorat Jenderal Anggaran.

(Baca: Eva Sundari, Fayakhun, dan Bertus Disebut Terima Suap Proyek di Bakamla)

Eva tak habis pikir namanya disebut dalam BAP Fahmi, apalagi melakukan lobi untuk proyek Bakamla. Di PDI-P kata Eva, dirinya tidak berada di Balitbang namun di bagian kaderisasi.

"Saya tidak punya posisi strategis apa pun di partai maupun di banggar DPR, kecuali anggota biasa di Komisi XI yang tidak ada kaitannya dengan Bakamla," kata Eva.

Ia menduga namanya dicatut oleh Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi yang disebut Fahmi Darmawansyah menerima uang Rp 24 miliar. Uang itulah yang disebut-sebut disalurkan kepada sejumlah pihak salah satunya yakni kepada Eva Sundari.

"Tampaknya nama saya dicatut saudara Ali Fahmi, tanpa sepengetahuan saya. Jadi tidak ada duit Bakamla yang diberikan saya, (kalau ada) pasti saya tolak," ucap Eva.

Eva berharap penyidik KPK mengikuti aliran uang suap proyek Bakamla. Eva mengatakan bahwa dia siap mengikuti proses hukum kasus suap Bakamla dan mempersilakan KPK memeriksa data harta, termasuk rekeningnya.

Kompas TV Anggaran proyek ini berasal dari Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2016.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com