Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Pangan Sebut Impor Beras karena Hasil Panen Sedikit

Kompas.com - 16/01/2018, 08:51 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Satgas Pangan Polri Irjen Setyo Wasisto memastikan tidak ada penimbunan stok beras di tingkat produsen ataupun distributor.

Menurut dia, kelangkaan stok beras yang berujung impor disebabkan kecilnya hasil panen.

"Kami mendapatkan memang di lapangan ada panen. Namun, panennya tidak panen raya (besar jumlahnya)," ujar Setyo, yang juga Kepala Divisi Humas Polri, Senin (15/1/2018) malam.

Setyo mengatakan, pedagang beras juga kekurangan stok di pasaran.

Pedagang sudah tidak berani menimbun beras karena takut kualitasnya rusak. Selain itu, ada ancaman pidana bagi orang yang sengaja menimbun beras.

Saat ini, yang bisa diharapkan adalah ketersediaan beras di Bulog. Namun, jumlahnya tidak mencukupi.

"Bulog itu kemarin terakhir menyampaikan ada 900.000 ton," kata Setyo.

(Baca juga: DPR Soroti Impor Beras)

Sementara itu, kebutuhan masyarakat Indonesia per bulannya sekitar 2,5 ton beras.

Jumlah beras di Bulog tentunya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan beras selama sebulan ke depan.

"Fakta di lapangan di Jakarta stok cukup, tetapi di beberapa daerah kurang," kata Setyo.

Setyo mengatakan, di tingkat hulu, harga gabah sudah mulai naik hingga Rp 7.000.

Kenaikan harga tersebut memang positif untuk petani, namun terjadi kenaikan harga juga di tingkat selanjutnya, yakni penggiling padi.

Meski begitu, Setyo memastikan Satgas Pangan akan menyelidiki juga apakah ada aspek hukum yang dilanggar dari kurangnya stok beras tersebut.

"Kalaupun ada yang menimbun, pasti kami tangkap," katanya.

Kompas TV Impor beras dikritisi karena dilakukan jelang masa panen.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com