Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tandjung Anggap Tak Masalah Ada Faksi di Parpol

Kompas.com - 19/12/2017, 16:59 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, perbedaan pandangan dalam sebuah organisasi adalah hal yang biasa.

Demikian pula jika perbedaan tersebut menciptakan kelompok-kelompok atau faksi.

Hal itu diungkapkan Akbar menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo pada pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Senin (18/12/2017) malam.

Menurut Akbar, faksi-faksi di internal partai politik tak menjadi masalah selama partai bisa melakukan manajemen konflik dengan baik.

"Yang penting dalam politik adalah adanya kepemimpinan politik dan satu yang penting adalah bagaimana satu organisasi politik, perbedaan-perbedaan itu bisa dilakukan manajemennya. Management of conflict itu paling penting dalam politik dan sangat banyak perannya ketua umum," kata Akbar, di sela Munaslub Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Baca: Aburizal Anggap Wajar Adanya Faksi-faksi di Golkar

Akbar mengatakan, manajemen konflik sangat penting. Jika tak berjalan baik, maka perbedaan-perbedaan yang ada akan menguap dan bermuara pada konflik terbuka.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo usai memberikan sambutan saat acara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Munaslub ini dilakukan untuk memilih ketua umum baru Partai Golkar yaitu Airlangga Hartarto untuk menggantikan Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus pidana korupsi KTP elektronik.KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI Presiden Republik Indonesia Joko Widodo usai memberikan sambutan saat acara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Munaslub ini dilakukan untuk memilih ketua umum baru Partai Golkar yaitu Airlangga Hartarto untuk menggantikan Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus pidana korupsi KTP elektronik.
Menurut dia, manajemen konflik bisa dilakukan melalui peraturan-peraturan organisasi dan semua harus mematuhinya.

"Walaupun tidak berarti (peraturan itu) mengurangi kebebasan. Kebebasan diberikan, seandainya ada perbedaan-perbedaan itu bermuara pada satu perbedaan yang tajam tapi adanya dengan kemampuan management of conflict, saya yakin itu bisa diatasi," kata mantan Ketua DPR RI itu.

Baca juga: Saat Jokowi Blak-blakan soal Kubu-kubuan di Golkar

Mengenai pernyataan Presiden Jokowi soal adanya sejumlah faksi di Golkar, Akbar berpendapat berbeda.  

"Kami sih tidak pernah menyebut ada faksi, pertama. Kedua, tidak bisa juga dikatakan secara eksplisit ada faksi JK (Jusuf Kalla), faksi saya, faksi yang lain," ujar Akbar.

Jokowi singgung faksi di Golkar

Presiden Jokowi membuat kehebohan dalam pidatonya pada pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017).

Tiba-tiba Jokowi membuka rahasia umum di kalangan Golkar soal "kubu-kubuan" yang ada di dalam partai berlambang beringin tersebut.

Baca juga: Alasan Jokowi Blak-blakan soal Kubu-kubu di Golkar

"Yang saya tahu, ada grup-grup besar di Golkar. Ada grupnya Pak JK (Jusuf Kalla) ada. Ada grup besar dari Pak ARB (Aburizal Bakrie) ada. Diem-diem, tapi ada," kata Jokowi, lantas disambut tawa semua yang hadir di sana.

Jokowi pun kembali membuka grup lainnya yang kerap memegaruhi keputusan politik di Golkar. Mereka yang nama-namanya disebut Jokowi terlihat tertawa.

"Ada juga grup besar Pak Akbar Tanjung, ada, semua tahu. Ada juga grup besar Pak Agung Laksono. Dan grup besar lainnya," lanjut Jokowi.

Kompas TV Airlangga Hartarto ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua umum Golkar.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Nasional
Istana Umumkan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mengundurkan Diri

Istana Umumkan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mengundurkan Diri

Nasional
Gus Yahya Puji Jokowi karena Berani Beri Izin Tambang Ke Ormas

Gus Yahya Puji Jokowi karena Berani Beri Izin Tambang Ke Ormas

Nasional
Tersangka Penyuap Eks Gubernur Papua Lukas Enembe Meninggal Dunia

Tersangka Penyuap Eks Gubernur Papua Lukas Enembe Meninggal Dunia

Nasional
Febri Diansyah Salami SYL Sebelum jadi Saksi di Persidangan

Febri Diansyah Salami SYL Sebelum jadi Saksi di Persidangan

Nasional
Survei Litbang Kompas: Mayoritas Pemilih Anies dan Ganjar Anggap Kementerian Ditambah untuk Bagi-bagi Kekuasaan

Survei Litbang Kompas: Mayoritas Pemilih Anies dan Ganjar Anggap Kementerian Ditambah untuk Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Jokowi Beri Ormas Izin Usaha Tambang, Dinilai Siasat Jaga Pengaruh Politik

Jokowi Beri Ormas Izin Usaha Tambang, Dinilai Siasat Jaga Pengaruh Politik

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 42,3 Persen Publik Setuju Jumlah Kementerian Tetap 34

Survei Litbang "Kompas": 42,3 Persen Publik Setuju Jumlah Kementerian Tetap 34

Nasional
Ciptakan Wirausahawan Baru dan Sukses, Mensos Risma Luncurkan Program Pena Muda

Ciptakan Wirausahawan Baru dan Sukses, Mensos Risma Luncurkan Program Pena Muda

Nasional
Jika Kaesang Maju Pilkada, Jokowi dan Prabowo Jadi Faktor Penting

Jika Kaesang Maju Pilkada, Jokowi dan Prabowo Jadi Faktor Penting

Nasional
Partai Buruh dan KSPI Bakal Gugat Aturan Tapera ke MK dan MA

Partai Buruh dan KSPI Bakal Gugat Aturan Tapera ke MK dan MA

Nasional
Revisi UU Polri, KPK Tegaskan Tak Perlu Rekomendasi Lembaga Lain untuk Rekrut Penyidik-Penyelidik

Revisi UU Polri, KPK Tegaskan Tak Perlu Rekomendasi Lembaga Lain untuk Rekrut Penyidik-Penyelidik

Nasional
Menpan-RB Apresiasi Kantor Perwakilan RI Jadi Hub Layanan Pelindungan WNI

Menpan-RB Apresiasi Kantor Perwakilan RI Jadi Hub Layanan Pelindungan WNI

Nasional
Ramai-ramai Menyoal Putusan MA yang Buka Jalan bagi Kaesang

Ramai-ramai Menyoal Putusan MA yang Buka Jalan bagi Kaesang

Nasional
Tapera Ditolak Pekerja-Pengusaha, Pemerintah Lanjut Terus

Tapera Ditolak Pekerja-Pengusaha, Pemerintah Lanjut Terus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com