Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto

Kompas.com - 04/12/2017, 11:52 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo memilih Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon panglima TNI untuk menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang akan pensiun pada Maret 2018.

Nama Hadi sudah diserahkan kepada DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.

Pria kelahiran Malang, 8 November 1963, itu kini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU). Ia dilantik sebagai KSAU pada 18 Januari 2017.

(baca: Presiden Ajukan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Calon Panglima TNI)

Hadi menempuh pendidikan militer di Akademi Angkatan Udara pada 1986 dan Sekolah Penerbang TNI-Angkatan Udara pada 1987.

Hadi memulai kariernya sebagai pilot TNI Angkatan Udara di Skadron 4 Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur.

Ia banyak menghabiskan waktunya di Skadron 4 Malang hingga menjabat Komandan Flight Ops A Flightlat Skuadron Udara 32 Wing 2.

Hadi kemudian menjabat Komandan Lanud Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah, pada 2010-2011.

Baca juga: Ini Alasan Jokowi Pilih Hadi Tjahjanto Gantikan Gatot Nurmantyo)

Pada tahun 2013-2015, ia diberi tugas sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara.

Kemudian pada tahun 2015, Hadi kembali ke Lanud Abdurachman Saleh, Malang, sebagai Komandan Lanud.

Pada tahun yang sama, ia sempat menjabat Sekretaris Militer Presiden hingga 2016.

Sebelum diangkat sebagai KSAU, Hadi menjabat Irjen Kementerian Pertahanan RI hingga 2017.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com