Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Orkestra, Elektabilitas Jokowi-Prabowo Hanya Terpaut 3 Persen

Kompas.com - 03/12/2017, 12:59 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Elektabilitas Joko Widodo di antara sejumlah nama tokoh yang digadang menjadi calon presiden pada Pilpres 2019 masih tertinggi.

Namun, elektabilitas Presiden Jokowi hanya terpaut sekitar 3 persen dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Hasil survei nasional Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) menunjukkan elektabilitas Jokowi sebesar 24,38 persen. Adapun elektabilitas Prabowo sebesar 21,09 persen.

Kedua tokoh itu meninggalkan jauh nama-nama lain seperti Panglima TNI Gatot Nurmantyo (2,8 persen), Direktur Eksekutif Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono (2,31 persen), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (2,14 persen), Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (1,81 persen), dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (1,48 persen).

Elektabilitas Jokowi dan Prabowo juga jauh meninggalkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (1,32 persen), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (1,24 persen), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (1,07 persen), dan lain-lain (5,93 persen).

(Baca juga: Survei Poltracking: Elektabilitas Jokowi 53 Persen, Prabowo 33 Persen)

Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas proyek LRT Jakarta dan Palembang di Kantor Presiden, Senin (6/2/2017).Fabian Januarius Kuwado Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas proyek LRT Jakarta dan Palembang di Kantor Presiden, Senin (6/2/2017).
Direktur Polcomm Institute Heri Budianto mengatakan, selisih antara Jokowi dan Prabowo tersebut bisa dibilang imbang. Sebab, survei Orkestra tersebut memiliki margin of error sebesar 3 persen.

"Dengan margin of error 3 persen, berarti imbang antara Jokowi dan Prabowo, top of mind hasil survei Orkestra. Ini warning bagi Jokowi," kata Heri dalam rilis survei Orkestra di Jakarta, Minggu (3/12/2017).

Hasil survei menunjukkan, masih ada 34,43 persen responden yang tidak tahu atau tidak menjawab ketika ditanyakan "Jika pilpres dilakukan hari ini, Anda akan memilih capres siapa?".

Mereka inilah yang masuk dalam kategori swing voters yang akan menentukan pemenang Pilpres 2019.

(Baca juga: Elektabilitas 53 Persen, Posisi Jokowi Dinilai Belum Aman)

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo SubiantoKOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto
Heri lebih lanjut menjelaskan, Jokowi harus berhati-hati karena banyak situasi politik dampak Pilkada DKI Jakarta yang akan terus terjadi, dan kemungkinan besar mempengaruhi Pilpres 2019.

"Kemarin ada Reuni 212. Kekuatan sosial kemasyarakatan ini akan terus bergulir dan pasti akan ada korelasi dengan situasi politik," kata Heri.

Meski terpaut tipis, Heri melihat Jokowi masih memiliki peluang pada 2019. Keberhasilan pembangunan infrastruktur dapat menjadi modal Jokowi untuk semakin mengerek elektabilitasnya meskipun dampak pembangunan infrastuktur tidak mungkin bisa dirasakan seketika.

"Ini poin positif. Kalau barang ini bisa dipoles, akan dahsyat untuk Jokowi di 2019," kata Heri.

Survei Orkestra yang dilakukan dari 6 November 2017 hingga 20 November 2017 ini melibatkan 1.300 responden dari 34 provinsi dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 3 persen.

Responden adalah penduduk Indonesia berumur minimal 17 tahun, dengan didasarkan pada aspek jender, geografi, sosiokultural dan sosioekonomi, serta ideologi politik responden.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara langsung tatap muka dengan panduan kuesioner oleh surveyor.

Kompas TV Joko Widodo memiliki elektabilitas sebesar 53,2% sementara Prabowo Subianto memiliki elektabilitas sebesar 33,0%.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com