Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Tahun Politik, PBNU Harap Persaingan Dilakukan Secara Sehat

Kompas.com - 21/10/2017, 22:06 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Suwadi P Pranoto menilai, kecurangan yang dilakukan dalam pesta demokrasi akan merugikan banyak pihak. Termasuk juga pihak yang melakukan kecurangan tersebut.

PBNU, kata Suwadi, mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi dengan tertib dalam pesta politik yang akan digelar mulai tahun depan.

"Kalau ribut kan juga rugi yang (bersaing) enggak sehat. Artinya, kami menyerukan persatuan, kompak, dan berpolitik secara sehat itu kan agar yang bersaing tidak dirugikan. Kalau pemilunya ribut, yang bersaing kan juga dirugikan, apalagi yang ikut membiayai," kata Suwadi di sela acara diskusi di bilangan Condet, Jakarta Timur, Sabtu (21/10/2017).

Seperti diketahui, pada 2018 akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 171 daerah. Kemudian, pada 2019 akan digelar Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan anggota legislatif.

Sejumlah pihak mengkhawatirkan munculnya kegaduhan.

Suwadi menyampaikan, PBNU berharap seluruh pihak menunjukkan sikap partisipasi politik yang dewasa. Hal ini agar pesta demokrasi dapat berlangsung dengan aman, damai dan juga tertib.

"Jadi, kami menyerukan pemilu yang damai. Ini manfaatnya tidak hanya untuk yang ikut pemilu, tidak hanya untuk masyarakatnya, tapi semua pihak yang yang berkaitan dan berkepentingan dengan pemilu itu agar sama-sama untungnya," kata dia.

Baca juga : Wasekjen PBNU Yakin Pilkada Tak Akan Pecah Belah Umat

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengundang puluhan ulama Jawa Tengah ke Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Salah satu yang disampaikan Jokowi adalah terkait tahun politik yang sudah semakin dekat.

"Kami ingin sedikit mengingatkan kita semuanya bahwa tahun depan sudah mulai tahun politik," kata Jokowi.

"Jadi kami mohon bantuan kepada seluruh pimpinan pondok pesantren, para ulama, kiai, pimpinan ormas, semuanya, agar tahun politik baik tahun depan maupun tahun depannya lagi itu kita jaga bersama," tambahnya.

Baca juga : Di Hadapan Ulama Persis, Jokowi Blak-blakan soal Tudingan PKI

Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, Indonesia sudah beberapa kali mengalami pesta demokrasi. Kegaduhan memasuki tahun politik merupakan hal biasa. 

"Ini kan rutinitas, tahun politik itu kan tiap tahun ada. Cuma yang agak hangat saat mendekati pemilu. Itu biasa saja," kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (4/10/2017). 

Kompas TV Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Aizzudin Abdurrahman, mengkritik rencana nonton bareng film gerakan 30 September.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com