Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Kayak Agus Yudhoyono, Mau Berpolitik Praktis Keluar Dulu, Bagus Itu

Kompas.com - 04/10/2017, 16:05 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota TNI yang ingin terjun ke politik praktis agar mengundurkan diri dari institusinya.

Hal ini dilakukan untuk mematuhi aturan undang-undang.

"PNS boleh memilih, boleh juga dipilih tapi harus keluar dulu. TNI juga begitu, boleh dipilih tetapi harus keluar dulu," ujar Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Ia pun memuji langkah yang pernah diambil putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, yang mundur dari TNI saat akan maju pada Pilkada DKI Jakarta.

"Kayak Agus Harimurti Yudhoyono begitu. Kalau memang mau berpolitik praktis ya keluar dulu. Bagus itu kan," kata Kalla. 

Baca: Panglima TNI Mengaku Berpolitik Negara, Bukan Politik Praktis

Namun, ia mengingatkan agar semua pihak tak gampang menuding anggota TNI, seperti Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, sedang melakukan manuver politik menjelang Pemilu 2019.

Pernyataan-pernyataan Panglima TNI yang dianggap politis yaitu soal ajakan untuk nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI (1984) dan isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer.

"Berpolitik itu memang agak bias juga. Jangan orang ngomong terus langsung berpolitik, jangan. Politik praktis itu ya ingin dipilih, ingin memilih itu yang praktis," kata Kalla. 

Sejumlah kritik memang ditujukan kepada Panglima TNI.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik menganggap pernyataan Gatot soal pembelian senjata merupakan contoh manuver politik.

Baca: Manuver Panglima TNI Dianggap Bawa TNI ke Ranah Politik

Menurut dia, pernyataan tersebut bisa dikatakan sebagai manuver politik yang melewati batas.

"Kita semua perlu lebih tenang dan menjaga jarak dari manuver-manuver politik yang sudah menabrak batas kepatutan maupun Undang-undang. Contohnya, manuver politik Panglima TNI Gatot Nurmantyo," ujar Rachland, Minggu (24/9/2017).

Sementara, Pengamat Pertahanan Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie meminta Gatot pensiun dini dan bergabung ke partai politik.

Connie menilai, beberapa kali Gatot melakukan manuver yang membawa TNI berpolitik. 

"Dalam harapan saya, stop lah Panglima TNI itu menggunakan baju seragam Panglima TNI membuat chaos semacam ini. Dia senang sekali menggunakan drama politik," kata Connie dalam "Sapa Indonesia Pagi" di Kompas TV, Senin (25/9/2017). 

Kompas TV Sejatinya, Hari ini (3/9) Menkopolhukam, Wiranto, akan menggelar rapat terbatas untuk membahas polemik impor senjata.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ahli Hukum: Tak Mungkin Jaksa Agung Limpahkan Wewenang ke Jaksa KPK

Ahli Hukum: Tak Mungkin Jaksa Agung Limpahkan Wewenang ke Jaksa KPK

Nasional
Istri Ungkap SYL Suka Marah jika Ia Masih Beli Tas

Istri Ungkap SYL Suka Marah jika Ia Masih Beli Tas

Nasional
Brimob Keliling Kejagung Disebut Rangkaian dari Penguntitan Jampidsus

Brimob Keliling Kejagung Disebut Rangkaian dari Penguntitan Jampidsus

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi di PT PGN

KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi di PT PGN

Nasional
KPK Panggil Pengacara Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

KPK Panggil Pengacara Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Nasional
Kejagung Serahkan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus ke Propam Polri

Kejagung Serahkan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus ke Propam Polri

Nasional
Surya Paloh Disebut Tetap Meminta Organisasi Sayap Nasdem Lanjutkan Kegiatan yang Didanai Kementan

Surya Paloh Disebut Tetap Meminta Organisasi Sayap Nasdem Lanjutkan Kegiatan yang Didanai Kementan

Nasional
Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Nasional
Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Nasional
Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Nasional
Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Nasional
Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Nasional
Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Nasional
Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com