Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hampir Dua Tahun Tak Ada Polisi yang Ditangkap, Ini Kata Pimpinan KPK

Kompas.com - 10/09/2017, 14:37 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga hampir dua tahun sejak pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid IV dilantik, belum ada satu pun anggota Polri yang ditangkap atau dijadikan tersangka dalam kasus korupsi.

Padahal, dalam beberapa kali operasi tangkap tangan, KPK menangkap hampir unsur penegak hukum, mulai dari jaksa, hakim hingga pengacara.

Lantas, apa kata pimpinan KPK terkait hal tersebut?

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberi penjelasan terkait hal itu saat ditemui di sela-sela kegiatan KPK di Indonesia Book Fair, di Jakarta Convention Center, Sabtu (9/9/2017).

Menurut Saut, untuk menilai hal itu tidak perlu dipandang apakah ada atau tidakny polisi yang ditangkap KPK. Saut tidak menampik bahwa mulai ada perbaikan di internal Polri dalam hal pemberantasan korupsi.

"Pemberantasan korupsi secara total itu yang paling penting kan implikasinya, orang mau berubah apa tidak. Saya mau tanya, cicak vs buaya pertama, kedua, ketiga, apa ada hasilnya? Makanya, yang penting ada perubahan," ujar Saut.

(Baca juga: Kapolri: Teman-teman KPK Enak, Anggaran Tak Terbatas)

Saut melanjutkan, kegiatan penindakan tidak selalu harus diterapkan dalam upaya pemberantasan korupsi. Apalagi KPK memiliki fungsi pencegahan, koordinasi dan supervisi dengan penegak hukum.

Menurut Saut, koordinasi dengan Kepolisian RI semakin diperkuat dalam beberapa waktu terakhir.

"Ketika Kapolri bilang ingin berubah, kami dengar banyak Kapolda diganti, dipecat, dan itu lebih smooth kan? Oke kalau ketemu ya kami bawa, tapi kalau masih terkait proses manajemen, ya kami kasih solusi, sama seperti kami lakukan di Bea Cukai," kata Saut.

"Kalau dengan fungsi koordinasi supervisi semua lembaga penegak hukum lebih efektif, itu akan lebih bagus daripada kami berdarah-darah," ujar dia.

Cukup bukti

Meski demikian, menurut Saut, KPK tidak akan segan-segan untuk menangkap anggota Polri apabila ditemukan bukti cukup yang mengarah pada indikasi korupsi.

Mantan staf ahli Kepala Badan Intelijen Negara itu mengatakan, KPK ingin lebih berhati-hati saat melakukan proses hukum terhadap penegak hukum, khususnya polisi.

"Itu proses saja, kalau cukup bukti pasti kami lakukan (penangkapan). Untuk membawa itu kan enggak gampang. Orang sekarang semakin hati-hati, semakin kalem," kata Saut.

Kompas TV Ini Hasil Survei Anti Korupsi Tahun 2017
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

Nasional
Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Nasional
Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

Nasional
Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis Jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis Jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com